Bisnis.com, PADANG - Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatra Barat menyebutkan ada sepanjang 1.690,50 kilometer yang menjadi tanggung jawab provinsi.
Kepala BMCKTR Provinsi Sumbar Era Sukma Munaf mengatakan dari jalan sepanjang itu terdapat 573 Km atau 33,91 persen yang kini dikategorikan tidak mantap atau rusak.
"Jadi yang tidak mantap itu terdiri dari rusak ringan 134,89 Km (7,98 persen), rusak berat 438,26 Km (25,93 persen)," katanya, Selasa (9/5/2023).
Dia menyebutkan untuk jalan rusak berat itu terdapat 260 Km diantaranya yang merupakan pengerjaan yang belum tembus seperti di daerah Alahan Panjang - Kiliran Jao sepanjang 73 Km, Tiku Sasak 90 Km, Sasak - Maligi 20 Km, Bonjol - Suliki 20 Km, Unggan - Pamusian 26 Km, Purus - Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sepanjang 16 Km.
"Jalan rusak yang kita maksud di sini, bukan jalan yang telah menjadi mobilitas yang cukup tinggi. Tapi jalan yang memang belum kita aspal atau beton, artinya masih dalam bentuk jalan tanah dan kondisi itu dianggap jalan rusak berat," tegasnya.
Sementara untuk jalan mantap (baik dan sedang) atau yang telah di aspal dan beton untuk wilayah Sumbar telah mencapai 925 Km atau 71,39 persen yang menjadi tanggung jawab provinsi.
"Yang 925 Km itu jalan yang memang tinggi mobilitasnya. Sekarang posisinya bagus dan dalam pemeliharaan juga," ujar dia.
Dikatakannya untuk penanganan jalan, baik pemeliharaan maupun peningkatan itu dilakukan pada semua ruas jalan provinsi yang sudah ada dengan penanganan, seperti pembersihan rumput dan tanaman, drainase, perbaikan pasangan batu, pembersihan longsor dan perataan badan jalan yang bisa saja disertai timbunan untuk jalan-jalan tanah.
"Untuk pemeliharaan dan penanganan jalan ini kita lakukan sepanjang tahun berjalan. Serta peningkatan jalan dilakukan berdasarkan daftar prioritas atau strategis provinsi sesuai dengan alokasi anggaran yang disediakan," jelas dia.
Era juga menyinggung untuk kondisi jalan yang tidak mantap di luar jalan yang belum tembus lebih kurang 300 Km, dimana pekerjaan peningkatan jalan yang akan diselesaikan tahun 2023 terdiri dari ruas Teluk Tapang LK dengan panjang jalan 20 Km yang bersumber dari APBN, usulan inpres LK sepanjang 45 Km, alokasi DAK 2023 sepanjang 143 Km dan penanganan DAU LK sepanjang 8 Km.
"Jadi memang diperkirakan pada akhir 2023 akan berkontribusi meningkatkan kemantapan jalan provinsi secara signifikan," sebut Era.
Proyek Perbaikan 2023
Sedangkan untuk pengerjaan jalan provinsi yang kini ada satu paket, dimana proyek akan memasuki lelang yakni perbaikan jalan di Payakumbuh - Setangkai dan jalan Manggopoh - Padang Lua.
Menurutnya untuk dua proyek ini pengerjaan tahap I akan dilakukan pada tahun ini dengan nilai anggaran untuk jalan Payakumbuh - Setangkai Rp87 miliar, dan jalan Manggopoh - Padang Lua Rp54 miliar.
"Panjang jalan untuk Payakumbuh - Setangkai itu 9,5 km dan jalan Manggopoh - Padang Lua 16 km," jelasnya.
Diakuinya untuk kondisi jalan di Payakumbuh - Setangkai itu telah rusak sejak 4 tahun terakhir.
Hal ini dikarenakan tingginya aktivitas truk bermuatan berat melintasi jalan tersebut. Sehingga membuat kondisi jalan tidak kuat menahan muatan truk tersebut.
"Ada tambang di daerah itu, jadi truk-truk tambang itu lalu lintas di sana. Sudah pernah kita timbun pakai pasir, tapi tidak bertahan lama," ucap dia.
Selain itu supaya jalan Payakumbuh - Setangkai tersebut tidak rusak cepat, pihak BMCKTR juga telah berkoordinasi dengan Balai Jalan agar dibangun saluran irigasi di bahu jalan, sehingga bila hujan turun tidak berdampak buruk pada badan jalan.
"Jadi dulu itu, bahu jalan lebih tinggi dari badan jalan, bila hujan jalan digenangi air. Kondisi itu telah kita sampaikan kepada Balai Jalan," kata dia.
Era juga menyampaikan selain satu paket proyek itu, BMCKTR juga berencana akan melakukan perbaikan jalan Baso - Batusangkar. Dimana di jalan itu kondisi jalan ada yang terkelupas dengan panjang jalan diperkirakan 6 Km.
