Bisnis.com, BATAM - Capaian realisasi investasi di Kepulauan Riau (Kepri) sepanjang 2022 mengalami penurunan sebesar 25 persen dibanding tahun 2021.
Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi 2022 sebesar Rp18,71 triliun dari 3.222 proyek, yang terdiri dari investasi penanaman modal asing sebesar Rp13,89 triliun dan investasi PMDN sebesar 4,92 triliun. Capaian tersebut turun dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp25,01 triliun dari 3.651 proyek.
Dari capaian tersebut, realisasi investasi PMA di Kepri turun 8,8 persen dari Rp 15,24 triliun di 2021 menjadi Rp 13,89 triliun di 2022. Sedangkan realisasi investasi PMDN turun 49 persen dari Rp 9,77 triliun di 2021 menjadi Rp 4,92 triliun di 2022.
Sedangkan untuk triwulan I 2023, realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) Kepri sebesar US$239 juta dari 985 proyek. Capaian tersebut belum membawa Kepri merangsek ke 10 besar. Sama seperti tahun sebelumnya, provinsi kepulauan tersebut masih bertahan di posisi 13.
Sementara untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN), jumlahnya sebesar Rp1,6 triliun dari 2.181 proyek. Posisi Kepri berada peringkat 20.
Realisasi investasi Kepri tertolong oleh realisasi investasi Batam, yang selalu berkontribusi di atas 50 persen. Pada tahun 2022 lalu, realisasi investasi di Batam sebesar Rp13,63 triliun, terdiri dari investasi PMA sebesar Rp 11,11 triliun dan investasi PMDN sebesar Rp2,52 triliun. Batam menyumbang 73 persen dari realisasi investasi Kepri sebesar Rp18,71 triliun.
Sementara itu, realisasi investasi di Batam juga ikut mengalami penurunan. Secara keseluruhan realisasi investasi di Batam turun 8,4 persen dari Rp14,88 triliun dari 2.447 proyek di 2021 menjadi Rp13,63 triliun dari 2.200 proyek di 2022.
Meski turun, tapi realisasi investasi PMA di Batam justru meningkat 48 persen dari Rp7,96 triliun di 2021 menjadi Rp11,11 triliun di 2022.
Hal tersebut tidak berlaku untuk realisasi investasi PMDN. Penurunannya cukup signifikan, dan menjadi penyebab mengapa realisasi investasi di Batam mengalami kontraksi. Penurunannya mencapai 66 persen dari Rp7,52 triliun di 2021 menjadi Rp2,52 triliun di 2022.
BKPM telah memberikan target realisasi investasi 2022 kepada Kepri sebesar Rp50,3 triliun, dimana Batam ditargetkan menyumbang Rp31,6 triliun.
Sampai periode berjalan, realisasi investasi Kepri baru 37,19 persen dari target yang ditetapkan BKPM. Sedangkan Batam baru tercapai 43,13 persen dari targetnya.
Merujuk pada data tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid mengatakan Kepri sudah tidak lagi memiliki daya tarik sebagai tujuan investasi asing.
"Kepri kalah bersaing dengan Malaysia dan Vietnam. Sementara daerah lain di Indonesia tidak menghadapi persaingan itu. Investor di daerah lain selain Kepri juga mengejar pasar Indonesia yang besar sebagai pelemparan produknya. Sementara investor di Kepri khususnya di kawasan Free Trade Zone (FTZ) tidak bisa menjual produknya ke pasar dalam negeri karena akan dikenai pajak," ungkapnya, Rabu (3/5/2023) di Batam.
Oleh karena itu, kata dia, Kepri menjadi kurang menarik bagi investor asing dan PMDN yang memang menarget pasar dalam negeri Indonesia.
Infrastruktur investasi di Kepri juga terlambat ditingkatkan, sehingga terlanjur tertinggal dari Malaysia dan Vietnam. Akibatnya investor memilih berinvestasi ke negara negara tetangga ini ketimbang ke Kepri.
Masalah lainnya di Kepri persoalan lahan yang sulit diperoleh investor, begitu juga persoalan tumpang tindih kepemilikan.
"Sementara di Vietnam, lahan itu clear. Bahkan dijamin tidak akan ada masalah oleh pemerintahnya. Lalu diberikan berbagai macam insentif. Selain itu aturan yang masih berubah-ubah dan tumpang tindih serta ego sektoral lembaga yang mengurusi perizinan, masih membuat investor kesulitan dan kebingungan. Kita sudah lama teriak supaya perizinan investasi dipermudah tapi sampai sekarang masih saja ada kendala dalam pelaksanaannya," ungkapnya.
Menurut Rafki, problem-problem tersebut akan membuat Kepri semakin ketinggalan dari daerah lain di Indonesia. "Ini tidak baik bagi masyarakat. Karena Kepri selama ini mengandalkan investasi dalam menopang perekonomiannya," ungkapnya.
Menurutnya solusi problem yang ada adalah mempercepat pembenahan infrastruktur dan menyederhanakan perizinan. Kemudian pendelegasian semua kewenangan perizinan pusat ke BP Batam atau pemerintah daerah di Kepri. Lalu menyelesaikan masalah lahan dan memperbanyak promosi investasi ke luar negeri.
"Harapan ke pemerintah pusat adalah agar perizinan investasi benar benar dilimpahkan sepenuhnya ke BP ataupun pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah agar bersinergi dengan pusat bagaimana menggenjot supaya investasi bisa mengalir masuk dengan deras. Bagi lembaga lainnya agar program pemerintah untuk mendatangkan investor sebanyak banyaknya benar benar didukung dengan implementasi di lapangan," tuturnya.
Rafki menambahkan bahwa sebenarnya banyak momentum yang bisa dimanfaatkan untuk menaikkan posisi Kepri sebagai daerah tujuan investasi, misal perang dagang China VS AS, krisis energi di Eropa, dan Perang Rusia-Ukraina.
"Saat ini perang Rusia dan Ukraina juga telah membuat banyak perusahaan dan investor yang keluar dari kedua negara itu. Harusnya kita melihat ini sebagai peluang untuk menambah investasi ke Kepri. Kita berharap pihak pihak terkait lebih jeli dan kreatif memanfaatkan semua peluang ini," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas HKI Indonesia, Tjaw Hioeng mengatakan perlu kerja keras untuk meningkatkan kembali pamor Kepri sebagai daerah tujuan investasi.
Menurutnya ada sejumlah persoalan yang menghambat investasi di Kepri, misalnya proses penerbitan perizinan yang masih lambat, khususnya di bidang lingkungan.
"Pengurusan izin mesti bolak balik, dan tidak satu lokasi saja. Bahkan khusus PMA, harus mengurus izin berkaitan lingkungan ke Kementerian LHK di Jakarta, saat sejumlah provinsi selain Kepri sudah mendapat pendelegasian ke daerah," ungkapnya.
Persoalan lainnya yakni menyangkut Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dimana PKKPR membutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Batam yang hingga saat ini belum tertanam di Online Single Submission (OSS).
PKKPR dibutuhkan untuk mengurus Persetujuan Bnagunan Gedung (PBG) dan juga Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Karena RDTR belum ada tertanam, maka pengurusan harus manual yang membutuhkan banyak waktu dan biaya. "Imbasnya yakni ketika ada investor mau ekspansi bangun gedung, maka tidak bisa cepat selesai," ucapnya.
Tjaw juga menilai Kepri sangat bergantung sekali dengan investasi di Batam. Sehingga demi pemerataan investasi, ia melihat wilayah lainnya perlu dikembangkan agar bisa seimbang dengan Batam.
"Ada Bintan dan Karimun. Perlu didorong percepatan revitalisasi Batam Bintan Karimun (BBK), yang menurut kami sangat lama dalam proses penerbitan regulasinya," tegasnya.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan pihaknya juga tengah berupaya agar iklim investasi di Batam kembali kondusif.
"Kami selalu mengapresiasi dan mendukung penuh perluasan investasi maupun investasi yang baru masuk di Batam. Kami berharap, langkah ini mampu meningkatkan nilai ekspor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Batam ke depannya," jelas Rudi.
Rudi berpesan agar seluruh pemangku kepentingan di Kota Batam mampu menjaga kondusivitas daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan saat ini.
"Kami menjamin dan mendukung kemudahan investasi. Kita jaga iklim investasi agar produksinya bisa terus berjalan," sebut Rudi.
Ia menjabarkan berbagai upaya dilakukan oleh BP Batam dalam menggaet investor. Salah satunya dengan menyiapkan seluruh persyaratan yang diinginkan oleh investor. Segala kebutuhan yang diinginkan oleh investor dipersiapkan oleh BP Batam. Mulai dari fasilitas hingga kemudahan dalam pemberian perizinan.
"Tidak boleh ada urusan yang berbelit-belit. Itu yang kita siapkan supaya investasi naik," ucap Rudi.
Ia menambahkan sejumlah pembangunan juga sudah berhasil dilakukan di Batam. Banyak pekerjaan besar yang saat ini sedang digarap oleh BP Batam, guna membuat Batam sebagai kawasan tujuan investasi dapat semakin tertata dan modern, juga memiliki aksesibilitas yang mumpuni sebagai pusat logistik di Kawasan Asia Tenggara.
Beberapa pembangunan besar tersebut, antara lain pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim, hingga pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Saat ini Pelabuhan Batu Ampar telah dilengkapi ship to shore (STS) crane buatan Korea Selatan.
Rudi menyampaikan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama yang dipersiapkan untuk menggeliatkan investasi di Batam.
"Hal tersebut untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi investor, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam," sambungnya.
Rudi menyatakan pihaknya ingin menjadikan Batam sebagai kota yang modern dengan ketersediaan transportasi hingga fasilitas infrastruktur memadai. Dengan begitu Batam diharapkan tidak hanya menjadi destinasi investasi, namun juga untuk tujuan wisata.
"Kalau hari ini, kami di BP Batam hanya lengkapi sebagai tempat investasi, orang tak akan ramai ke sini. Karena orang berinvestasi juga butuh untuk hiburan dirinya sendiri dan keluarganya. Mudah-mudahan segala kebutuhan bisa kita lengkapi," ujar Rudi. (K65)
