Bisnis.com, PALEMBANG -- Realisasi belanja di Sumatra Selatan tercatat mencapai Rp27,92 triliun per September 2022 atau sebesar 65,57 persen dari pagu yang ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatra Selatan (DJPb Sumsel) Lydia K. Christyana mengatakan belanja negara tersebut telah berperan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di Sumsel.
"Belanja negara ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, serta mencapai stabilitas perekonomian di Sumsel," katanya, Jumat (4/11/2022).
Lydia memerinci puluhan triliun uang APBN itu dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat di Sumsel senilai Rp7,59 triliun, sementara sisanya Rp16,32 triliun untuk belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Dia mengatakan melalui belanja negara pula, APBN sebagai shock absorber berupaya menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi.
Salah satunya lewat belanja pegawai senilai Rp3,9 triliun, belanja barang Rp3,28 triliun, belanja modal Rp1,54 triliun dan belanja sosial Rp15,54 miliar.
Sementara untuk belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp3,96 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp9,53 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp768,66 miliar.
Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp115,21 miliar, DAK non Fisik Rp2,84 triliun, dan Dana Desa Rp1,96 triliun.
"Di samping pemerintah juga menggelontorkan APBN untuk belanja wajib dalam rangka pengendalian inflasi di Sumsel," katanya.
Belanja itu berupa Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Upah, dan Bantuan Sosial Pemda (earmark 2%).
Dia menerangkan bahwa belanja tersebut merespon tekanan inflasi tinggi yang mendorong pengetatan kebijakan moneter di banyak negara.
Hal ini mendorong kenaikan suku bunga di banyak negara serta berpotensi meningkatkan cost of fund dan lebih ketatnya likuiditas global.
"Inflasi Indonesia sendiri meningkat meski masih relatif moderat dibandingkan peer countries," ujarnya.
