Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat menyebutkan realisasi belanja negara sampai dengan akhir Juni 2022 mencapai Rp13,92 triliun (46,29 persen dari pagu APBN 2022) terkontraksi 8,26 persen dari tahun sebelumnya.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Heru Pudyo Nugroho menjelaskan realisasi belanja negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp4,02 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp9,88 triliun.
"Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terkontraksi sebesar 8,98 persen (yoy). Lebih rendahnya realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode Juni 2022 terutama disebabkan karena adanya penurunan realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang," katanya, Selasa (9/8/2022).
Dia menyebutkan namun kinerja Belanja Pemerintah Pusat tersebut sebenarnya cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan yang tajam apabila dibandingkan dengan pagu anggarannya.
"Tahun lalu realisasi yang tinggi diiringi dengan jumlah pagu yang lebih tinggi," tegasnya.
Sementara untuk realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai Rp2,14 triliun atau 46,04 persen dari pagu, terkontraksi 6,83 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan realisasi Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara serta pembayaran THR Idul Fitri namun pembayaran Gaji 13 belum tercatat karena dibayarkan di bulan Juli 2022.
Sementara itu, realisasi Belanja Barang mencapai Rp1,4 triliun atau 36,90 persen dari pagu, terkontraksi 19,11 persen (yoy) yang disebabkan oleh adanya automatic adjustment terhadap beberapa akun Belanja Barang.
"Kalau untuk penyerapan belanja yang berasal dari Belanja Barang BLU, sudah memperlihatkan peningkatan yang positif," jelasnya.
Di sisi lain, Belanja Modal mampu terealisasi sebesar Rp521,13 miliar atau 24,00% dari pagu, terkontraksi 20,42 persen (yoy) yang disebabkan selain karena adanya automatic adjustment juga karena masih besarnya anggaran belanja modal yang diblokir.
Heru menegaskan, khusus untuk dana yang bersumber dari SBSN, pembukaan blokir baru dilakukan pertengahan bulan Februari 2022 sehingga pelaksanaan penyaluran dana yang bersumber dari SBSN baru bisa terlaksana pada Triwulan II 2022.
Realisasi TKDD sampai dengan akhir triwulan II-2022 mencapai Rp9,88 triliun atau 50,6 persen dari pagu dan mengalami penurunan sebesar 6,13 persen (yoy) dibanding tahun lalu pada periode yang sama.
Dia menyampaikan hal tersebut didorong utamanya oleh penurunan penyaluran Dana Bagi Hasil yang terkontraksi sebesar 63,62 persen dari Rp 242,96 miliar pada Juni 2021 menjadi Rp88,4 miliar untuk periode Juni 2022 ini.
"Selain itu terdapat penurunan realisasi Dana Insentif Daerah yang hanya sebesar Rp40,56 miliar, terkontraksi sebesar 82,18 persen. Akan tetapi, hal ini terjadi karena adanya penurunan pagu DID menjadi hanya sebesar Rp81,12 miliar," ujarnya.
Sehingga secara persentase capaian realisasi DID untuk Triwulan II 2022 sebesar 50 persen dari pagu.
"Realisasi penyaluran Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik baru bisa dilaksanakan pada bulan April 2022 dikarenakan pada triwulan I 2022 sebagian besar Pemda masih dalam proses lelang atau sudah melakukan proses lelang namun belum melakukan penginputan kontrak pada Aplikasi OMSPAN yang merupakan syarat salur DAK Fisik Tahap I," ungkap Heru.
Untuk itu, realisasi DAK Fisik pada Triwulan II 2022 tercatat sebesar 85,77 miliar atau hanya 4,63 persen dari total pagu dana yang disediakan.
Sementara itu, Dana Desa sampai dengan akhir Triwulan II-2022 dapat terealisasi sebesar Rp471,99 miliar atau 54,44 persen dari pagu atau mengalami peningkatan sebesar 17,3 persen (yoy). Penyaluran Dana Desa dapat tumbuh didorong oleh adanya kebijakan penyaluran BLT Dana Desa tiga bulan sekaligus.
“Kinerja APBN perlu terus dijaga agar dapat terus berfungsi optimal sebagai bantalan peredam (shock absorber) atas berbagai krisis dan tantangan perekonomian yang dihadapi, terutama untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi," kata Heru.
Meskipun hingga triwulan II 2022 ini kinerja APBN terlihat cukup positif, APBN harus bersiap-siap kembali bekerja keras untuk menjaga ekonomi dan rakyat kita dari gejolak global yang sekarang berasal dari sumber komoditas pangan dan energi.
Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus melihat tiga hal sekaligus, yaitu bagaimana kita tetap menjaga keselamatan rakyat dan kesehatan rakyat dari ancaman pandemi yang masih berlangsung.
"Kedua bagaimana kita menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi yang juga sedang dan masih berlangsung agar tidak mengalami perlemahan, dan yang ketiga, kita harus mengembalikan kesehatan APBN," ujarnya.
"Pondasi APBN harus terus dibangun dan dijaga secara kuat disiplin dan hati-hati karena APBN menjadi instrumen yang selalu diandalkan dalam pemulihan ekonomi,” sambung Heru. (k56)
