Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencatat terdapat 1.265 Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk di daerah itu dan saat ini progres pembentukan nyaris 100% dan diperkirakan baru optimal berjalan pada September 2025.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar Endrizal mengatakan sejauh ini proses pembentukan Kopdes yang ada di seluruh desa di Sumbar masih terus berjalan, dimana posisi saat ini tengah menyelesaikan badan hukum serta administrasinya. Sehingga diperkirakan Kopdes di Sumbar baru akan berjalan secara optimal pada penghujung Agustus atau di September 2025 mendatang.
“Jadi dalam mempersiapkan Kopdes ini, seiring waktu berjalan ada tahapan yang perlu dilakukan, salah satunya analisa, dan tujuan adalah bisa mematangkan keberadaan Kopdes kedepannya,” kata dia, Jumat (4/7/2025).
Dia menyebutkan dengan tengah berlangsungnya penyelesai sejumlah administrasi, pemda juga telah melakukan pemetaan potensi desa untuk dikelola oleh Kopdes, dimana Sumbar yang memiliki beragam potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari sektor perikanan, pertanian/perkebunan, pariwisata, hingga kerajinan/UMKM.
Mulai pada potensi 7 kabupaten dan kota yang berada di bentangan pantai samudra, mulai dari Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Artinya desa yang berada di garis pantai itu, Kopdes Merah Putih nya akan menjalankan usaha yang bergerak di bidang perikanan, seperti budidaya ikan kerapu, lobster, wisata bahari, hingga produksi garam.
Sementara untuk potensi pertanian/perkebunan, bisa dikatakan hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumbar memiliki potensi yang bagus untuk dikelola melalui Kopdes Merah Putih itu. Misalnya untuk hasil perkebunan yang menghasilkan komoditas ekspor yakni gambir. Kopdes bisa hadir untuk menampung hasil panen petani, dan kemudian Kopdes lah membangun jaringan ke pelaku eksportir, untuk menjual hasil perkebunannya.
Baca Juga
“Bila hal ini jalan, maka Kopdes dapat memutus rantai penjualan dari pengepul/agen, dimana selama ini yang menekan harga jual beli gambir adalah pengepul, dan hal tersebut yang kami duga menjadi penyebab turunnya harga gambir di tingkat petani. Namun untuk menjalankan rencana ini, akan ada kerjasama antara Kopdes dengan eksportir, terlebih dahulu,” ujarnya.
Begitupun desa yang berada di garis pantai, budidaya ikan kerapu juga sangat potensial untuk dikembangkan. Terlebih saat ini permintaan ikan kerapu yang ada di Sumbar terbilang tinggi, karena cukup banyak ikan kerapu hasil budidaya yang diekspor ke Hong Kong.
Tidak hanya ikan, di Kabupaten Pesisir Selatan juga ada pelaku usaha garam. Potensi itu juga bisa dikembangkan melalui dukungan dari Kopdes Merah Putih, karena sejauh ini produksi garam di daerah itu masih terbilang sedikit.
Selanjutnya di sektor pariwisata, potensi yang bisa dikelola adalah menghadirkan penginapan homestay hingga pusat oleh-oleh, dan hal ini sejalan dengan UMKM, karena yang namanya pariwisata itu berkaitan dengan keberadaan UMKM.
“Jadi potensi ini memang telah kami petakan. Namun untuk tahap awal ini, kami tidak menerapkan koperasi simpan pinjam di Kopdes. Karena belajar dari ribuan koperasi yang ada saat ini di Sumbar yang tidak aktif, sebagian besar adalah koperasi simpan pinjam. Apalagi jika ada simpan pinjam di Kopdes, masyarakat akan berpikir uang negara tidak apa-apa jika tidak dikembalikan. Nah, pemikiran seperti itu yang membuat kami jadi khawatir memberlakukan simpan pinjam di Kopdes,” ungkapnya.
Endrizal menegaskan dalam menjalankan Kopdes Merah Putih ini pemda di Sumbar sangat serius dan jeli untuk menentukan di sektor apa koperasinya bergerak, dan yang pastinya harus menyesuaikan potensi yang ada di desa sekitar.
Artinya dalam Kopdes itu, tidak serta merta pengurus dan anggota saja yang punya koperasi, tapi dari pemda juga ikut membina dan mengawasinya.
Hal yang paling ditekankan, bahwa dengan adanya program Kopdes Merah Putih ini, turut mengingatkan mengingatkan dengan sosok Bung Hatta yang menjadi Bapak Koperasi di Indonesia dan Wakil Presiden RI pertama, yang juga orang asli Sumbar, maka keberlangsungan Kopdes di Ranah Minang harus berjalan optimal, sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya.
