Bisnis.com, PALEMBANG -- Alokasi pupuk bersubsidi di Sumatra Selatan tercatat meningkat pada tahun 2023 seiring penambahan jumlah petani yang terdaftar dalam e-alokasi pupuk bersubsidi.
Berdasarkan catatan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, jatah pupuk urea bersubsidi 250.475 ton atau meningkat sebesar 75,75 persen dari semula 142.514 ton pada tahun 2022. Sementara untuk pupuk NPK, meningkat lebih tinggi sebesar 89,40 persen dari semula 99.663 ton menjadi 188.761 ton.
Kepala Dinas Pertanian Sumsel Bambang Pramono mengatakan peningkatan alokasi pupuk subsidi itu tergolong signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Bahkan selama sepuluh tahun terakhir tidak pernah ada peningkatan jumlah alokasi setinggi ini. Sumsel tidak pernah dapat urea bersubsidi di atas 200.000 ton dan sekarang terwujud," katanya saat rapat koordinasi penetapan alokasi pupuk subsidi 2023, Selasa (25/10/2022).
Bambang menerangkan bahwa pihaknya terus berupaya mengarahkan petani agar masuk dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan).
Sistem itu, kata dia, merupakan mekanisme pengusulan pupuk bersubsidi menggunakan data lahan.
"Makanya kami mendorong petani yang belum terdaftar, yang punya lahan lebih 2 hektare untuk masuk dalam Simluhtan. Tentu, kami tetap melakukan verifikasi identitas petani di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil," katanya.
Menurut dia, setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan validasi e-alokasi berbasis nomor induk kependudukan (NIK), maka tercatat ada peningkatan jumlah petani yang terdaftar.
Sehingga, kata dia, terdapat 525.000 petani yang terdaftar berhak menerima pupuk subsidi pada 2023. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2022, di mana petani yang meng-input e-RDKK sebanyak 424.000 petani.
Dia memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tahun depan bakal lebih tepat sasaran. Apalagi, petani diwajibkan untuk menebus pupuk subsidi hanya dengan kartu tani.
Bambang menambahkan alokasi pupuk bersubidi itu akan ditetapkan secara resmi lewat surat keputusan (SK) gubernur. Kemudian, diikuti SK serupa di tingkat kabupaten/kota untuk membagikan jatah pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan 17 kabupaten/kota yang ada di provinsi itu.
Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Sumsel, Ilfantria, mengatakan pihaknya meminta agar petugas di kecamatan mengawasi e-RDKK yang dibuat petani agar tidak terjadi penyimpangan, terutama menyangkut luasan lahan.
"Jangan sampai luasan sawah yang ditulis untuk masa tanam pertama dan masa tanam berikutnya itu berbeda, harus sama setiap masa tanam," katanya.
