Bisnis.com, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan telah menyiapkan regulasi terkait penyaluran bantuan perlindungan sosial untuk masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan aturan tersebut tertuang dalam surat keputusan (SK) gubernur yang telah disiapkan pihaknya.
"Sudah ada SK gubernurnya, prioritas bantuan sosial tambahan ini untuk menanggulangi kemahalan sektor pangan," katanya, Selasa (20/9/2022).
Diketahui, bantuan perlinsos tersebut berasal dari alokasi 2 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang diterima pemerintah daerah dari pusat.
Dia mencontohkan, bantuan sosial (bansos) tambahan itu bisa disalurkan untuk kegiatan operasi pasar dan pengurangan beban ongkos angkut.
Sebelumnya, Dinas Sosial Sumsel mencatat terdapat 304.803 jiwa yang mendapat bantuan perlinsos lantaran terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel Mirwansyah mengatakan alokasi untuk ratusan ribu penerima itu belum secara rinci terdata di kabupaten/kota.
"Yang pasti sasaran penerima Perlinsos merupakan masyarakat yang terdampak kenaikan BBM," katanya, Selasa (20/9/2022).
Dia melanjutkan masyarakat yang terdampak, seperti pengendara ojek, angkutan umum, nelayan dan pelaku UMKM. Selain itu, kata Mirwansyah, penerima bantuan bisa pula penerima program keluarga harapan (PKH) atau bantuan pangan non tunai (BPNT).
Sementara itu Asisten II Setda Provinsi Sumsel Darma Budhy mengatakan, sesuai arahan dari Mendagri, selain bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah, juga diharapkan dukungan Pemda dalam pemberian bansos Perlinsos.
"Pemerintah meminta Pemda memgalokasikan 2 persen dana transfer ke daerah berupa DAU dan DBH untuk mendukung bansos tambahan," ujarnya.
Menurutnya, Pemda harus melakukan percepatan penyaluran bantuan tersebut. Bahkan payung hukum penggunaan 2 persen dana itu sudah ada, tinggal percepatan dan diminta tepat sasaran.
"Pemberian Perlinsos itu agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Salah satu untuk mengatasi inflasi adalah pemberian BLT," katanya.
Adapun pemprov menargetkan inflasi tetap di angka 5 persen, di mana bulan lalu 5,40 persen dari sebelumnya sekitar 6 persen.
Budhy menilai, penurunan inflasi selaras dengan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program itu diharapkan bisa berjalan di tingkatan masyarakat, sehingga mereka tak perlu lagi membeli beberapa bahan pangan yang harganya naik.
"Menjadikan masyarakat lebih produktif, tak lagi konsumtif," kata Budhy.
