Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan berencana untuk membangun pabrik kelapa sawit atau PKS berbasis koperasi di seluruh daerah pada 2023.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatra Selatan (Sumsel) Amiruddin kepada Bisnis.com, di sela acara Pembukaan Pelatihan Usaha Mikro Berbasis Kompetensi di Bidang Ekspor, Selasa (19/7/2022).
“Ini memang belum jalan dan masih dalam tahap perencanaan tapi sekarang lagi digodok dan mudah-mudahan 2023 nanti sudah mulai jalan,” kata Amiruddin.
Dia menjelaskan program itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai dan harga kelapa sawit yang biasanya dihargai rendah karena hanya menjual bahan mentah saja.
Amiruddin menilai rencana itu bisa menjadi solusi untuk menyerap tandan buah segar (TBS) dari petani sawit yang terkadang sulit dijual, atau petani tidak punya teknologi untuk mengolah sawitnya menjadi CPO.
“Komoditas kelapa sawit Sumsel itu nomor tiga di Indonesia tapi sayangnya selama ini kita hanya sebatas mengeskpor bahan baku saja padahal nilai tambah suatu komoditas itu bukan terletak pada bahan baku utamanya tapi kepada turunannya (hasil olahan) itu yang paling tinggi,” katanya.
Pabrik kelapa sawit ini nantinya akan dijalankan oleh masyarakat yang tergabung dalam koperasi kelapa sawit, di mana TBS-nya nanti akan diperoleh dari petani kemudian koperasi yang akan mengolahnya menjadi CPO untuk kemudian dipasarkan.
“Kalau selama ini kan, selalu perusahaan yang punya pabrik ini, nah ke depan bukan hanya PT tapi masyarakat yang tergabung dalam koperasi juga bisa,” katanya.
Amiruddin mengemukakan sebetulnya gagasan itu sudah menjadi wacana Dinas Koperasi dan UKM namun baru direalisasikan melihat fenomena kelangkaan minyak goreng sekaligus turunnya harga TBS yang dialami petani belakangan ini. pihaknya juga terus mengamati keputusan pemerintah pusat terkait kelapa sawit.
Sebelumnya program pembangunan pabrik berbasis koperasi sendiri memang telah dibahas pada rapat terbatas antara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) dan Presiden Indonesia Joko Widodo pada 18 Juli 2022, yang ditargetkan akan dibangun di daerah Sumatra dan Kalimantan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. (M09)
