Bisnis.com, PEKANBARU-- Seluruh pemerintah provinsi yang ada di Pulau Sumatra berkumpul di Pekanbaru, dan merumuskan 5 poin utama yang perlu didorong oleh semua pemda di Pulau Andalas serta pemerintah pusat.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan dengan memperhatikan capaian indikator makro dan berbagai permasalahan yang ada di Sumatra, dari hasil rapat koordinasi gubernur (Rakorgub) tahun 2022 itu, para gubernur sepakat untuk mengangkat tema transformasi ekonomi Sumatra, dengan lima fokus pembangunan.
Syamsuar mengungkapkan, adapun lima fokus pembangunan tersebut yakni pemerataan infrastruktur guna mendukung konektivitas jalur logistik, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim serta pembangunan rendah karbon.
"Lima fokus pembangunan ini kami harapkan, agar program pembangunan yang berjalan di Pulau Sumatra dapat dilaksanakan secara berkelanjutan," ujarnya Kamis (30/6/2022).
Syamsuar memaparkan, fokus pembangunan itu diantaranya yakni pemerataan infrastruktur tersebut berkaitan dengan upaya mendorong konektivitas jalur logistik di Pulau Sumatra. Kemudian, terkait infrastruktur perbatasan, antara lain mengupayakan penanganan bersama jalan provinsi di daerah perbatasan melalui peningkatan kualitas jalan.
Lalu mengusulkan agar jalan penghubung antar provinsi di perbatasan yang merupakan jalan provinsi untuk ditingkatkan menjadi jalan nasional. Dia juga mengakui perlunya dukungan untuk Percepatan Penyerahan Pelabuhan Pengumpan Regional, dan peningkatan sarana prasarana pelabuhan pada jalur tol laut.
Baca Juga
Sementara itu terkait angkutan Over Dimension Overloading (ODOL), beberapa rekomendasi yang disepakati yakni komitmen, dukungan dan kerjasama para pihak dalam penanganan ODOL, operasional jembatan timbang di jalan-jalan provinsi yang terkoneksi dengan jalan tol dan optimalisasi fungsi terminal tipe, peningkatan jalan yang digunakan angkutan logistik/barang dinaikkan menjadi Jalan Kelas I.
Kemudian mendorong hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dengan berupaya meminta kepada pemerintah pusat, untuk mengeluarkan kebijakan atau regulasi tentang pemerataan hilirisasi SDA berbasis komoditi unggulan di Sumatra.
Selanjutnya, menyepakati membentuk forum untuk pengawasan stabilitas harga, ketersediaan dan distribusi, serta akses pembiayaan komoditi pertanian di Sumatra. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan petani berbasis korporasi, dalam rangka mendukung kawasan sentra produksi pertanian/lumbung pangan di Sumatera dan sebagainya.
Gubenur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan memang program pembangunan di tiap daerah, tidak boleh dibatasi hanya karena masa jabatan kepala daerah atau kepala pemerintahan.
"Kami menyampaikan pandangan kepada pemerintah pusat, agar setiap program pembangunan yang telah ditetapkan harusnya berkelanjutan. Tidak hanya berpatokan tahun 2024 harus selesai. Lalu selanjutnya seperti apa, ini yang harus sama-sama dibenahi sehingga perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya dapat terus berlanjut meskipun kepala daerahnya berganti."
