Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Larangan Ekspor CPO Mulai Telan Korban, Petani Menjerit Harga TBS Anjlok

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumatra Utara Gus Dalhari Harahap menyebutkan harga TBS mulai menurun secara variatif jika dibandingkan pekan lalu.
Nanda Fahriza Batubara
Nanda Fahriza Batubara - Bisnis.com 25 April 2022  |  16:55 WIB
Ilustrasi - Bisnis
Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, MEDAN - Larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) mulai berdampak terhadap harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sumatra Utara.

Menurut Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumatra Utara Gus Dalhari Harahap, harga TBS mulai menurun secara variatif jika dibandingkan pekan lalu. Penurunan harganya bahkan mencapai 32-36 persen.

Mengacu pada harga resmi di Sumatra Utara untuk periode 20-26 April 2022, TBS kelapa sawit berusia 10-20 tahun dipatok Rp3.959,61 per kilogram. Harganya meningkat Rp30,53 per kilogram dibanding pekan sebelumnya.

Namun, menurut Dalhari, harga riil rata-rata TBS kelapa sawit pada hari ini jeblok menjadi Rp2.000-Rp2.400 per kilogram.

"Presentase penurunan harganya variatif sekitar 32-36 persen dari minggu lalu," kata Dalhari kepada Bisnis, Senin (25/4/2022).

Dalhari menduga rencana larangan ekspor CPO ditempuh pemerintah karena kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) terbukti tak ampuh menyelesaikan harga minyak goreng dalam negeri.

Menurut Dalhari, cara itu tidak berhasil karena kuatnya cengkraman pengaruh industri kelapa sawit di Indonesia.

Alhasil, kini wacana kebijakan larangan ekspor bukan hanya berdampak pada kalangan perusahaan, melainkan juga terhadap kalangan petani.

"Tidak berhasil karena begitu pengaruhnya pelaku bisnis kelapa sawit di negara ini. Bahkan ada yang berbuat culas demi menambah pundi-pundi kekayaan tanpa ada rasa nasionalis," kata Dalhari.

Dalhari mengatakan, larangan ekspor CPO berpotensi menyebabkan stok dalam negeri menumpuk dan melebihi daya tampung.

"Yang pastinya akan membuat menumpuknya CPO di domestik dan bahkan tangki timbun pun akan mengalami kelebihan daya tampung," katanya.

Lebih lanjut, Dalhari berharap kalangan atas bisnis kelapa sawit serius menyikapi situasi saat ini.

"Untuk para pelaku agar lebih serius menyikapi situasi ini dan jangan berlaku culas pada saat negara butuh pengorbanan dari para pelaku sawit. Jangan hanya petani yang berkorban," katanya.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatra Utara Timbas Ginting mengatakan, petani menjadi kalangan yang akan paling terdampak dengan kebijakan larangan ekspor.

Saat ini, rata-rata harga TBS kelapa sawit di Sumatra Utara mulai turun signifikan. Penurunannya bahkan mencapai Rp1.000 per kilogram.

"Semua kan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling banyak berdampak itu ke petani," kata Timbas kepada Bisnis.

Di sisi lain, Timbas mengatakan bahwa sebentar lagi Lebaran akan tiba. Biasanya, para petani akan memanen buah sebelum masanya karena libur bekerja.

"Harga pasti akan turun meskipun seandainya tidak ada larangan ekspor. Menjelang hari raya itu harga buah kelapa sawit pasti turun," katanya.

Lebih lanjut, Timbas berharap pemerintah mengkaji ulang rencana larangan ekspor CPO. Sebab, kebijakan itu juga berpotensi berdampak luas terhadap perekonomian. Sebab, ekspor CPO selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan negara.

"Yang dirugikan juga pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

Pelarangan tersebut akan diterapkan mulai Kamis (28/4/2022) mendatang. Sedangkan masa berlaku pelarangan ini belum ditentukan.

"Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng," katanya.

Jokowi berjanji akan langsung mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan larangan ekspor CPO nanti. Kebijakan ini, kata Jokowi, ditempuh demi menjamin ketersediaan produk minyak goreng dengan harga terjangkau di Tanah Air.

"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," katanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sawit minyak sawit kelapa sawit ekspor cpo
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top