Bisnis.com, PALEMBANG – Petani kelapa sawit di Sumatra Selatan mulai terkena imbas kebijakan larangan ekspor CPO berupa penurunan harga tandan buah segar atau TBS.
Penurunan harga TBS di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), misalnya bervariasi mulai dari Rp400 hingga Rp600 per kilogram pasca pengumuman larangan ekspor.
Saiho, petani di Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba, Sumatra Selatan, mengatakan harga TBS sudah turun lebih dari Rp400 per kilogram.
“Sebelumnya TBS di desa kami ini sekitar Rp3.000 per kg, tapi sekarang sudah turun menjadi Rp2.600 per kilogram,” ujarnya, Senin (25/4/2022).
Saiho menjelaskan, dia dan petani lain hanya bisa pasrah dan menerima apa yang ditetapkan pemerintah.
“Pemerintah kan sudah tetapkan harga, jadi kalau harga TBS turun, kami bisa apa. Tentu kami sebagai petani kecil hanya bisa pasrah,” jelas Saiho yang memiliki kebun sawit seluas 4 hektare itu.
Dia mengatakan harga TBS rata-rata stabil sepanjang satu tahun belakangan. Namun, harga sembako dan pangan juga stabil.
Pada tahun ini, petani sawit menilai sangat berat. Hal itu lantaran, dengan kondisi TBS yang turun tak sebanding dengan sembako yang melonjak harganya.
“Bayangkan saja sekarang TBS harganya Rp2.600 per kilogram, sementara minyak goreng sudah Rp24.000 per liter. Kalau tahun lalu masih imbang antara harga penjualan dengan harga sembako,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Koperasi Unit Desa Mukti Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Bambang Giyanto mengatakan, kebijakan yang ditetapkan pemerintah ini memiliki dua sisi dampak yang berbeda.
Di satu sisi, masyarakat yang tidak memiliki kebun kelapa sawit bisa mendapatkan angin segar, apalagi mereka yang butuh minyak.
Namun demikian, kata Bambang, kebijakan itu bisa berdampak buruk terhadap petani sawit.
Disebutkan Bambang, saat ini harga TBS sudah ada yang turun hingga Rp1.000 per kg di sejumlah provinsi.
Namun demikian, di Sumsel sendiri, terutama di Musi Banyuasin, harga TBS turun sekitar Rp400 per kg – Rp600 per kg.
“Bagi petani sawit ini berat, karenanya harapan kami pemerintah lebih arif,” jelasnya.
