Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mendorong Kota Pekanbaru sebagai Kota Wisata Halal, dan untuk mewujudkannya pelaku usaha kuliner serta UMKM diminta melaksanakan sertifikasi halal di setiap produknya.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan sertifikasi halal di produk kuliner dan UMKM penting dilakukan sebagai upaya mendorong kegiatan wisata halal di daerah itu.
"Harapan saya yang paling penting adalah tolong agar sertifikasi halal diperhatikan termasuk produk kuliner dan UMKM ini," ujarnya Kamis (3/3/2022).
Menurutnya sektor pariwisata ikut menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi di Riau, dan tentu juga didorong dari berbagai usaha UMKM yang menjadi pendukung jalannya usaha pariwisata.
Dia menyebutkan pemda akan membantu UMKM melakukan proses sertifikasi halal tersebut, sehingga produk yang dijual bisa mengantongi sertifikat halal.
Pekanbaru menurutnya salah satu tujuan wisata halal di Indonesia, karena itu perlu didukung dengan adanya produk dan layanan yang ramah kepada para wisatawan muslim.
Baca Juga
"Jadi saya mengajak kepada semua pelaku usaha UMKM makanan dan minuman mari sama-sama mendukung dan mengikuti sertifikasi halal, kami siap membantu," ujarnya.
Sebelumnya Pemerintah Pusat juga menyatakan mendukung pelaku UMKM yang ada di Tanah Air untuk melakukan sertifikasi halal karena biayanya sudah ditanggung negara alias gratis.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan sertifikasi halal yang diberikan pemerintah itu misalnya untuk produk makanan dan minuman dari UMKM.
"Untuk makanan dan minuman UMKM itu pemerintah kasih sertifikasi halal gratis. Sudah dibiayai pemerintah. Tentu hal ini terwujud dengan kerja sama alim ulama dan universitas yang bisa membantu sebagai penyelia halal UMKM tersebut," ujarnya.
Kemudian Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan Kementerian Agama (Kemenag) telah memiliki rencana untuk menerbitkan 10 juta sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil (UMK) pada 2022.
Menag menyatakan saat ini jajarannya tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah melalui fasilitas Sekretariat Kabinet.
"Pada 2022, Kemenag melalui BPJPH berencana menargetkan 10 juta sertifikat halal gratis bagi UMK melalui skema self-declare,” kata Menag.
Menurutnya, saat ini terdapat sejumlah hal yang masih harus dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga, dan pemda yaitu terkait dukungan anggaran.
