Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah menyepakati kuota alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2022 ini sebesar 188.139 ton per tahun.
Alokasi pupuk bersubsidi itu hanya mampu mencakup 33,68 persen dari kebutuhan pupuk bersubsidi di Sumbar sebanyak 558.670 ton.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura Sumbar Syafrizal mengakui bahwa untuk kuota pupuk bersubsidi di Sumbar memang tidak seluruhnya dipenuhi oleh Kementerian Pertanian.
"Kita telah mengusulkan lebih, minimal 50 persen dari kebutuhan. Tapi yang disetujui tidak sampai 40 persen. Seperti tahun 2021 kemarin, Sumbar mengajukan 200 ribu ton, tapi yang disetujui hanya sekitar 180 ribu ton lebih," katanya kepada Bisnis di Padang, Selasa (18/1/2022).
Pria yang akrab disapa Jejeng ini menyebutkan di tahun 2022 kebutuhan pupuk bersubsidi di Sumbar juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2021.
Tahun lalu, kebutuhan pupuk bersubsidi di Sumbar di angka 463.965 ton, dan alokasi yang disetujui pemerintah pusat hanya 180.585 ton.
Sementara di tahun 2022 ini, kebutuhan pupuk sebesar 558.670 ton. Artinya terjadi kenaikan sebesar 94.705 ton. Namun kendati terjadi kenaikan kebutuhan, alokasi pupuk yang disetujui oleh Kementan hanya naik sedikit dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi 188.139 ton.
Bila dilihat dari jenis pupuknya, untuk kebutuhan pupuk tahun 2022 itu bagi jenis UREA sebanyak 151.297 ton, Sp 36 sebanyak 39.410 ton, ZA sebanyak 19.934 ton, NPK 15-10-12 sebanyak 224.274 ton, Organik Granul sebanyak 119.431 ton, dan NPK Khusus sebanyak 4.323 ton,
"Jadi total kebutuhannya itu sebanyak 558.670 ton untuk tahun 2022 ini," jelasnya.
"Memang ini terbilang delima juga. Karena Sumbar ini cukup luas pertaniannya. Seperti untuk tanaman padi dan perkebunan juga. Tapi pemerintah pusat belum kasih kuota yang mampu memenuhi kebutuhan pupuk yang layak," ujarnya.
Jejeng menjelaskan meningkatnya kebutuhan pupuk di Sumbar di tahun 2022 ini, karena seiring semakin meluaskan lahan pertanian dan perkebunan di Sumbar, seperti menambah luas tanam jagung, dan telah memulainya kembali petani turun ke sawah.
Mengingat kuota pupuk bersubsidi di Sumbar pada tahun 2022 ini terbilang belum bisa memenuhi kebutuhan minimal 50 persen, Jejeng pun mendorong kepada petani sawit tidak membeli terlalu banyak pupuk bersubsidi tersebut.
"Soal kuota masing-masing komoditi akan segera kita terbitkan aturannya melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar," tegasnya.
Dia mengakui kendati nantinya telah ada kuota penyaluran pupuk untuk masing-masing komoditi, namun untuk tahun 2022 ini, pupuk bersubsidi lebih diprioritaskan bagi petani padi.
Soal penyalurannya, sesuai dengan arah kebijakan, pupuk disalurkan untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar pada sistem e-RDKK yang diinput tahun 2021 Distan Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas alokasi di wilayahnya.
"Dengan kondisi pupuk kita yang hanya 38,8 persen, kita akan melakukan pengawasan misalnya menyesuaikan kebutuhan per bulan kabupaten kota dan apa yang paling dibutuhkan di lapangan," tegas Jejeng.
Akan tetapi, di satu sisi, dia menyatakan penerbitan surat penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2022 ini sepenuhnya ada di SK GubernuR Sumbar. Berbeda pada tahun lalu, SK penyaluran pupuk cukup menggunakan surat dari Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura Sumbar.
"Sampai sekarang gubernur belum menandatangani SK tersebut. Semoga segera ya, biar pupuk bisa pula didistribusikan, dan petani pun tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi," ungkapnya. (k56)
