Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan pembangunan jembatan layang atau flyover Sitinjau Lauik dimulai pada tahun 2023 mendatang.
Optimisme ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi usai menggelar rapat koordinasi rencana pembangunan flyover Sitinjau Lauik bersama 11 dirjen dari 8 kementerian di Jakarta.
"Ada banyak hal yang harus kita persiapkan untuk bisa benar-benar memulai pembangunan flyover Sitinjau Lauik itu. Salah satunya soal izin penggunaan kawasan hutan," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (14/1/2022).
Mahyeldi menjelaskan seiring terus mengupayakan persoalan itu, kini rencana pembangunan flyover Sitinjau Lauik, telah masuk dalam 35 proyek prioritas nasional.
Menurutnya pembangunan flyover Sitinjau Lauik merupakan hal yang penting untuk diwujudkan. Karena di kawasan itu menjadi daerah rawan terjadi kecelakaan atau daerah rawan kecelakaan (DRK).
Buktinya dalam periode 2016-2020 telah terjadi sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang dan luka ringan 111 orang.
"Kecelakaan itu terjadi disebabkan karena kondisi jalan berupa tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung terlalu sempit," ujarnya.
Selain itu Mahyeldi menyebutkan di Sitinjau Lauik hampir setiap hari kendaraan berat terjadi kegagalan mendaki karena tanjakan terjal dan panjang Radius Tikungan serta tanjakan dan turunan terlalu terjal dan curam.
Bahkan kendaraan Bermotor sering lepas kendali (out of control) terutama angkutan berat (truk dan bus).
"Demi meningkatkan kenyamanan dan kelancaran transportasi nasional yang merupakan jalur utama logistik menghubungkan Pelabuhan Teluk Bayur dengan wilayah Sumbar, Riau dan Jambi yang akan berdampak meningkatkan Aksesibilitas Jalan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumbar," jelasnya.
Gubernur juga katakan, Sitinjau Lauik merupakan bagian jalan lintas Sumatra Bagian Tengah sebagai lalu lintas utama bagi kendaran barang maupun penumpang, yang menghubungkan antara Pusat Kegiatan Nasional.
"Semenjak tahun 2013, alhamdulillah Pemprov Sumbar sudah melakukan langkah-langkah untuk membuat FS, kemudian DED tahun 2015 oleh balai jalan, kemudian juga sudah punya Amdal tahun 2019. Dengan panjang 2,6 km kebutuhan anggaran Rp1,1 triliun," ungkapnya.
Mahyeldi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Sumbar barometernya adalah kota Padang. Ketika ekonomi Kota Padang terganggu maka Sumatra akan terganggu.
Hal ini dikarenakan penduduk Kota Padang lebih kurang satu juta dari 5,5 juta penduduk Sumbar, dan beberapa komoditi yang melalui jalur itu termasuk komoditas pertanian, dan Perkebunan CPO lewat dari Teluk Bayur untuk kebutuhan negara-negara di India, Pakistan dan beberapa negara lainnya dan pada tahun 2021 dengan nilainya Rp7,4 triliun.
Untuk itu dengan adanya pembahasan dengan kementerian terkait, maka Mahyeldi optimistis pembangunan fisik flyover bisa dimulai tahun 2023 mendatang.
Dikatakannya flyover itu akan dapat memberikan dapat dan meningkatkan akses serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.
"Alhamdulillah dari rapat kemarin ada 11 Dirjen yang hadir dari 8 kementerian dan insyaallah pada tahun 2022 ini ada anggaran dari Bappenas untuk review desain. Mudah-mudahan setelah review desain ini selesai, maka pada akhir 2022 atau awal 2023 nanti penganggarannya bisa teralokasikan sehingga kita bisa mulai pelaksanaan untuk membangun flyover," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, menjelaskan ada beberapa masukan dari berbagai kementerian dalam rakor. Diantaranya dari Kementerian LHK, yang menyatakan bahwa terkait izin hutan lindung, cukup dengan kewenangan gubernur karena cakupannya masih dibawah 5 hektare.
"Untuk panorama satu, luasnya kurang dari 5 ha, yakni hanya 3,8 ha, dan Alhamdulillah ini menambah optimisme kita. Dan, KLHK berharap hasil review jangan terlalu banyak perubahan sehingga tidak perlu menunggu waktu lama. Apalagi info dari Kementerian ATR/BPN, kesesuaian tata ruang sudah masuk dalam RTRW Kota Padang," ungkap Medi.
Dikatakannya untuk menjaga keberlangsungan pengerjaan flyover, Direktur Pendanaan Bappenas menyarankan agar memilih alternatif pembiayaan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) karena tingkat kepastiannya lebih tinggi jika dibandingkan melalui dana APBN.
"Direktur regional I Bappenas juga meminta kepada Dinas terkait agar segera menyampaikan usulan dalam waktu dekat, agar anggaran pembangunan konstruksinya bisa masuk di tahun 2023. Kemudian dari Kemenko Marves, juga berjanji akan mengawal pengerjaan proyek flyover ini," sambung Medi. (k56)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
