Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, menjajaki kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengelola lahan gambut menjadi lahan kehidupan.
Kerja sama itu melibatkan lembaga kemitraan partnership, Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Eco Fashion Indonesia untuk mengelola lahan gambut berkelanjutan, juga sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Perwakilan kemitraan Amir Faisal mengatakan Pemkab OKI turut menggandeng kemitraan partnership selaku lembaga perwalian negara agar mendapat dukungan dari negara multidonor.
“Salah satunya dukungan dari Norwegia, Denmark, Selandia Baru dan Kanada yang di bawah koordinasi United Nations Development Programme (UNDP) serta United Nations Office for Project Services (UNOPS),” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (10/6/2021).
Sebelumnya, kata Amir, kemitraan telah bekerjasama dengan BRG dalam melaksanakan program Desa Peduli Gambut (DPG) di 3 kabupaten, untuk penanganan karhutla.
“Program DPG merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar, tujuan utamanya pencegahan karhutla,” katanya.
Selama tiga tahun pelaksanaan program DPG, kemitraan melibatkan pemkab, kelompok masyarakat, pihak swasta, TNI dan kepolisian.
Khusus tahun 2021, Pemkab OKI mengembangkan program pencegahan dan penanganan karhutla melalui “Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM).”
“Program ini merupakan kelanjutan dari kerja lembaga Kishugu yang didukung oleh UNEP dan beberapa kementerian dan badan,” katanya.
Upaya menata kembali strategi pencegahan dan penanganan karhutla mendapat dukungan Pemkab OKI.
Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setda OKI, Antonius Leonardo, mengatakan pentingnya kerja kolektif penanggulangan karhutla.
“Pencegahan dan penanganan karhutla di kawasan gambut OKI perlu kolaborasi dari berbagai pihak, tidak bisa hanya fokus pada satu pihak saja,” katanya.
Kontribusi masing-masing pihak, menurut dia, akan menyesuaikan dengan program di organisasi perangkat daerah terkait maupun pihak swasta. Dalam penelusuran dan pengumpulan data program beserta anggaran, peran masing-masing pihak jelas tergambar.
Pembagian skema kerja itu terangnya antara lain melalui penguatan kelembagaan petani dalam pembukaan lahan pertanian tanpa bakar, pembentukan Kelompok Tani Pemadam Api (KTPA), penguatan kelembagaan Pemerintah Desa dan Kebijakan Desa.
Seperti fasilitasi dan sosialiasi pemahaman anggaran desa yang akan mencantumkan pencegahan dan penanganan bencana.
Termasuk Karhutla serta Peraturan Desa yang memperkuat dalam pemakaian anggaran tersebut.
Sementara KPHP (Kesatuan Pengelola Hutan Produksi) di wilayah OKI mempunyai program penguatan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan pelaksanaan patroli.
“Mereka akan melibatkan satuan tugas TNI, Kepolisian, Manggala Agni dan lainnya dalam bentuk Patroli Terpadu sedangkan BPBD sendiri memiliki berbagai program pencegahan,” katanya.
Program tersebut antara lain sosialiasasi, penyusunan dokumen risiko rawan Karhutla dan tindakannya serta pendidikan dini terkait pencegahan dan penanganan Karhutla.
Melalui program ini Anton percaya kolaborasi yang optimal akan mewujudkan strategi yang berkelanjutan dalam menyelamatkan lingkungan.
.jpg?w=300&h=221)
