Bisnis.com, PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan syariah di Sumatra Selatan dapat membangun ekosistem ekonomi syariah untuk memperkuat pangsa pasar di provinsi tersebut.
Untung Nugroho, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (OJK KR 7 Sumbagsel), mengatakan saat ini market share perbankan syariah di Sumsel baru berkisar 9 persen—11 persen.
“Dalam ekosistem ekonomi syariah, nantinya setiap transaksi keuangan telah sepenuhnya menggunakan layanan keuangan syariah. Kalau sekarang tampaknya belum tersambung, saya lihat masih ada industri syariah yang menggunakan jasa perbankan konvensional,” katanya kepada Bisnis usai acara Webinar #1 Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumsel, Jumat (16/10/2020).
Dia memaparkan dalam ekosistem ekonomi syariah, bank dapat menjadi lembaga intermediasi yang melayani berbagai lembaga, mulai dari sektor riil seperti wisata halal, farmasi & kosmetik halal, makanan halal, hingga pondok pesantren, masjid dan lembaga amil zakat di Sumsel.
Untung menilai perkembangan pesat industri halal di Tanah Air dapat menjadi momentum bagi bank syariah untuk melayani sektor tersebut secara maksimal.
“Kunci agar layanan bank syariah berdaya saing tinggi adalah dengan berbasis digital, apalagi itu relevan dengan kondisi new normal. Oleh karena itu, konsep sinergi perbankan (platform sharing) dengan induk harus dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya.
Baca Juga
Selain itu, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), bank syariah dapat lebih berperan melalaui sinergi dengan lembaga dana sosial Islam, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Nadzir Wakaf.
Dengan mengelola dana-dana sosial Islam itu, kata Untung, dapat membantu debitur yang kesulitan membayar kewajiban maupun memberikan pembiayaan yang sangat ringan bagi UMKM.
Sebetulnya, Untung menambahkan, perhatian perbankan syariah terhadap UMKM di Sumsel sudah cukup baik. Hal tersebut tercermin dari porsi penyaluran pembiayaan untuk UMKM yang sebesar 21,55 persen atau senilai Rp1,72 triliun dari total pembiayaan senilai Rp8 triliun.
“Porsi pembiayaan tersebut selalu di atas angka nasional. Namun memang pada kondisi pandemi terjadi penurunan dibandingkan kondisi normal,” katanya.
Adapun, rasio non performing financing pembiayaan UMKM yang disalurkan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) di Sumsel sebesar 6,57 persen.
Dia melanjutkan, kondisi pandemi Covid-19 memang dapat membuat pembiayaan perbankan syariah berpotensi terganggu. Namun, dia menilai, sejauh ini kinerja perbankan syariah di Sumsel masih dalam kondisi baik.
Pasalnya, kata Untung, rasio NPF BUS dan USS secara umum di Sumsel masih terjaga di angka 2,45 persen dalam kondisi pandemi saat ini.
“Dampak Covid-19 sangat memungkinkan terjadinya penurunan kualitas pembiayaan. Oleh karena itu bank sharus menyiapkan mitigasi risiko. Seperti monitoring portofolio rekstrukturisasi yang telah dilakukan secara berkala,” katanya.
Dia menambahkan bank juga diharapkan aktif melakukan asesmen terhadap sektor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Asesmen itu diperlukan sebagai panduan untuk upaya peningkatan eksposur pembiayaan yang lebih selektif.
Sementara untuk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) terjadi tren peningkatan, yakni sebesar 24,12 persen dari semula Rp6,42 triliun per Agustus 2019 menjadi Rp7,97 triliun pada periode yang sama tahun ini.
Otoritas pun memandang strategi pengembangan ekosistem ekonomi syariah dapat membuat industri tersebut terus tumbuh positif dan berkualitas, sehingga dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di Sumsel.
Sementara itu, Bendahara II MES Sumsel, Dedy Suryadi Dharmawan, mengatakan bank syariah telah menyusun strategi untuk menghadapi masa depan. “Salah satunya memang digitalisasi dengan nilai yang adil, seimbang dan maslahat,” kata Dedy.
Menurut dia, hingga kini tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah adalah masyarakat belum familiar terhadap keuangan syariah. Tengok saja, kata dia, indeks literasi bank syariah secara nasional masih di angka 8,11% dan indeksi inklusinya sebesar 11,06%. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan indeksi literasi dan inklusi perbankan konvensional.
