Bisnis.com, PALEMBANG – Alokasi dana Covid-19 untuk penanganan kesehatan dari APBD Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dinilai terbatas karena hanya cukup hingga akhir Juni.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nuraini mengatakan pemprov telah menyiapkan anggaran senilai Rp84,7 miliar khusus untuk sektor kesehatan sebagai dampak pandemi.
“Anggaran Covid-19 khusus untuk kesehatan sebesar Rp84,7 miliar. Namun anggaran ini tidak mencukupi dan hanya cukup sampai Juni,” katanya, Kamis (11/6/2020).
Lesty mengatakan, alokasi Rp84,7 miliar merupakan anggaran tahap pertama, dana tersebut digunakan untuk sejumlah hal, termasuk pengadaan barang atau alat kesehatan yang dilakukan secara bertahap.
Menurut dia, untuk menangani banyaknya kasus positif Covid-19 di Sumsel membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Dia melanjutkan anggaran di bidang kesehatan terealisasi melalui dua pos, yakni fisik dan keuangan. Untuk realisasi fisik sudah lebih dari 90 persen tercapai. Namun realisasi keuangan memang masih rata-rata dalam proses administrasi pembayaran.
“Jadi seluruh anggaran ini sudah kita manfaatkan karena barang sudah dimanfaatkan dan didistribusikan. Anggarannya digunakan untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19 yang utamanya untuk tracing, untuk memperkuat laboratorium dan treatment,” papar Lesty.
Menurutnya, kalau untuk tracing ini termasuk alat pelindung diri (APD) karena dalam kegiatan tersebut petugas juga menggunakan APD.
“Untuk APD tentu menempati posisi yang cukup besar karena APD ini banyak juga yang digunakan untuk karantina,” katanya.
Sementara di bidang penanganan, pemprov menyiapkan tempat karantina yaitu di Rumah Sehat Wisma Atlet Jakabaring Sport City. Di sana terdapat ODP Center dan PDP Center untuk yang ringan serta pusat screening.
Menurut Lesty, penyediaan fasilitas Rumah Sehat Covid-19 tentu juga memerlukan biaya yang tidak kecil.
“Karena meliputi kebutuhan sarana prasarana sampai melakukan penyekatan ruangan, akomodasi, konsumsi, biaya tenaga kesehatan, insentif dan lain-lain termasuk obat-obatan,” katanya.
Sementara itu untuk penguatan laboratorium digunakan untuk membantu perawatan dan lain-lain termasuk yang diberikan ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) untuk peningkatan kapasitas kemampuan pemeriksaan tes agar lebih cepat.
Dia melanjutkan anggaran juga dipakai untuk menyiapkan laboratorium di RS Siti Fatimah, termasuk pembangunan ruangan BLT yang dipersiapkan agar bisa melakukan pemeriksaan PCR dan juga mengadakan peralatannya.
“Untuk itu anggaran yang ada tentu tidak cukup, karena perhitungan kami hanya untuk sampai Juni dan sekarang kita akan mengajukan anggaran kembali,” ujarnya.
Namun demikian, dia melanjutkan, untuk kabupaten/kota telah memiliki anggaran masing-masing.
“Akan tetapi pada prinsipnya untuk kabupaten/kota apabila ada kekurangan maka akan mengajukan ke provinsi dan tentunya kita akan membantu, termasuk juga obat-obatan,” paparnya.
