Bisnis.com, JAKARTA - Plt. Gubernur Kepulauan Riau Isdianto mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendorong pembangunan depo minyak di Batam yang tertunda sejak 2012 segera terwujud.
Dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo 7 Januari 2020, Isdianto menyampaikan bahwa pembangunan depo minyak di kawasan Westpoint Maritime Industrial Park itu akan mendorong terciptanya lapangan kerja serta memberikan dampak positif bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di kota Batam.
“Kami mengharapkan kiranya pembangunan depo minyak yang telah tertunda tersebut dapat segera direalisasikan. Pihak perusahaan juga telah memperoleh izin-izin sesuai dengan ketentuan perturan perundangan yang berlaku dan merupakan salah satu Kawasan langsung Investasi Konstruksi (KLIK) yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” ujar Isdianto dalam suratnya.
Pembangunan depo minyak ini mencapai US$841 juta atau sekitar Rp11,77 triliun. Pemilik proyek pembangunan depo minyak adalah PT West Point Terminal (WPT), perusahaan joint venture antara PT Mas Capital Trust dan Sinomart KTS Development Limited. Sinomart yang menguasai 95 persen saham di WPT, merupakan anak usaha dari Sinopec, perusahaan BUMN asal China.
Isdianto berharap dengan percepatan pembangunan depo minyak di Batam dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Batam dan akan menarik investor global lainnya. Apalagi Batam adalah salah satu parameter investasi di Indonesia.
“Realisasi pembangunan depo minyak milik investor seperti Sinopec dari Tiongkok itu akan berdampak luas terhadap minat investor lainnya. Kami minta Sinopec segera untuk membangun Depo minyak yg terlantar sejak 2012," kata Isdianto.
Surat Gubernur Kepri ini juga ditembuskan ke sejumlah menteri di kabinet maju. Diantaranya menko Kemaritiman dan Investasi, menko perekonomian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Syamsul Bahrum, sekretaris percepatan investasi pemerintah daerah Kepri membenarkan adanya surat yang dikirimkan Gubernur Kepri kepada Presiden Jokowi itu.
Menurutnya, surat terkait permintaan dukungan pemerintah pusat itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Kepri untuk menyelesaikan proyek-proyek investasi yang mangkrak.
Pemerintah Kepri berharap dukungan presiden dan pemerintah pusat akan mendorong investor seperti Sinopec untuk segera menjalankan rencana investasinya. Apalagi posisi Batam sebagai salah satu wilayah tujuan investasi dan parameter keberhasilan investasi di Indonesia.
"Dukungan Presiden Jokowi sangat penting mengingat investasi ini juga melibatkan investor asing. Berkembangnya investasi di Batam tentu juga akan sangat positif bagi ekonomi nasional," ujarnya.
