Bisnis.com, PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang beserta jajaran berkunjung ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Sekretaris Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi percepatan pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Memanfaatkan konsep pembangunan kolaborasi, Pemprov DKI Jakarta menggandeng masyarakat sebagai pihak ketiga untuk menjadi penggerak pembangunan.
“Kami ingin belajar dengan Pemprov DKI Jakarta terkait infrastruktur melalui penanganan pedestrian yang meliputi perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan,” katanya dalam keterangan resmi.
Tak hanya itu, Pemkot Palembang ingin mengetahui penataan jaringan utilitas dengan pemanfataan box khusus, masalah peralatan untuk pemeliharaan sungai dan drainase, serta masalah sampah.
“Serta bagaimana membangun sebuah jaringan terhadap CSR yang ada. Selain kiat dan strategi membangun jaringan ini dengan pemanfaatan digitalisasi,” katanya.
Ratu Dewa mengatakan ada beberapa poin penting yang diambil dari pertemuan ini, mulai dari pengembangan pedestrian ramah masyarakat sampai koordinasi terkait utilitas.
“Koordinasi secara teknis antara kepala bidang dan seksi harus didalami melalui pemanfaatan dana pihak ketiga,” katanya.
Menurutnya, peran dari pihak ketiga untuk membantu percepatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan masyarakat sebagai pihak ketiga selain dari CSR dari perusahaan.
“Jadi, jangan hanya mengandalkan dari APBD saja, tapi bagaimana menarik dan mendapatkannya dari pihak ketiga itu,” katanya.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Pemprov DKI Jakarta Yusmada Faisal mengatakan bahwa untuk percepatan pembangunan Kota Jakarta ke depannya, pihaknya mulai mengedepankan program percepatan pembangunan dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Saat ini pemda hanya memfasilitasi, mereka mau bekerja kita libatkan. Contohnya kalau datang ke halte-halte kita akan menemukan peta. Nah, peta itu masyarakat yang buat, kan mereka yang tahu ilmunya,” ujarnya.
Keberhasilan dari program kolaborasi ini, terangnya tidak terlepas juga dari kerja sama terkait antara jajaran di lingkungan pemerintahan.
“Kalau sudah bergerak mudah untuk membangun, tidak harus ada aturan payung hukumnya juga. Jadi mereka yang buat proyek pemerintah yang agendakan dalam bentuk pengakuan,” katanya.
