Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

OKU Hentikan Pelayanan UJI KIR Akibat Belum Terakreditasi

Izin perpanjangan uji berkala enam bulan atau KIR kendaraan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dihentikan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 16 Januari 2019  |  07:23 WIB
Petugas memeriksa kelayakan kendaraan saat uji kendaraan umum di Tempat Uji KIR, Kali Mulya Depok , Jawa Barat, Senin (7/1/18). - ANTARA/Kahfie kamaru
Petugas memeriksa kelayakan kendaraan saat uji kendaraan umum di Tempat Uji KIR, Kali Mulya Depok , Jawa Barat, Senin (7/1/18). - ANTARA/Kahfie kamaru

Bisnis.com, BATURAJA – Izin perpanjangan uji berkala enam bulan atau KIR kendaraan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dihentikan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Kendaraan wilayah setempat karena belum terakreditasi dari Kementrian Perhubungan RI.

"Para pemilik kendaraan tidak bisa memperpanjang uji berkala karena Unit Pelaksana Teknis (UPT) kami ini masih belum terakreditasi dari Kementrian Perhubungan," kata Kepala UPT Balai Pengujian Kendaraan Ogan Komering Ulu (OKU), Dafit C di Baturaja, Selasa (16/1/2019).

Dia mengemukakan, saat ini UPT tersebut hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemilik kendaraan yang ingin memperpanjang KIR untuk diperpanjang di daerah lain.

Menurut dia, pihaknya baru mengajukan seluruh alat-alat-alat yang ada di UPT tersebut seperti seperti alat pengukur emisi, lampu, kincup roda depan, rem hingga spidometer untuk dicek oleh Kementrian Perhubungan. "Jadwalnya pengecekan dilaksanakan pada Januari ini. Jika kementrian menerapkan tiga jenjang akreditasi untuk Balai Pengujian Kendaraan yakni akreditasi type C hingga tertinggi tipe A," katanya.

Dafit meyakini jika akreditasi tipe C sudah dalam genggaman mengingat tiga alat yang dimiliki UPT tersebut sudah dinyatakan baik oleh Ombusman sebelumnya.

"Kalau dulu cukup dengan kalibrasi alat sudah bisa, sekarang harus ada akreditasi, minimal tiga alat yang lulus uji. Kalibrasi atau pengecekan alat sesuai standar yang ditentukan undang-undang," ungkapnya.

Sementara itu, terkait keluhan masyarakat yang harus membayar dua kali lipat dalam mengurus uji berkala tersebut, Dafit menjelaskan jika semua itu sudah sesuai aturan guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Hal tersebut sudah sesuai peraturan yang berlaku. Kalau UPT tidak mengambil biaya surat rekomendasi, maka tidak ada pemasukan untuk PAD OKU," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

oku uji kir

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top