Pemerintah Berikan Hak Kelola 50.000 Hektare Hutan Sosial bagi 10.500 KK di Sumsel

Pemerintah memastikan menyerahkan akses hutan sosial seluas 50.000 hektare untuk 10.500 kepala keluarga di Sumatra Selatan.
Dinda Wulandari | 21 November 2018 15:33 WIB
Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya (berjaket biru) saat meninjrau kondisi perhutanan sosial di Kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Rabu (21/11/2018). - Bisnis/Dinda Wulandari

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah memastikan menyerahkan akses hutan sosial seluas 50.000 hektare untuk 10.500 kepala keluarga di Sumatra Selatan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Siti Nurbaya mengatakan nantinya ratusan kepala keluarga (KK) yang berada di 10 kabupaten/kota itu diberi akses kelola hutan selama 35 tahun.

“Kami sudah memiliki kajian untuk penetapan status hutan sosial. Kawasan hutan yang dinilai bisa dijadikan hutan sosial, maka itulah yang diusulkan ke Presiden untuk diberikan akses kelola kawasan hutan ke masyarakat,” katanya di sela kunjungan tinjauan kondisi perhutanan sosial di Kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Rabu (21/11/2018).

Siti melanjutkan pemerintah secara nasional telah memberikan akses kelola kawasan hutan bagi masyarakat seluas 2,2 juta ha perhutanan sosial .

Menurut dia, penyerahan akses tersebut sesuai dengan keputusan dari Presiden RI Joko Widodo. Adapun target dari Kementerian LHK yakni pada 2021 bisa mencapai 12,7 juta ha.

Siti mengemukakan kementerian optimistis  pada akhir 2019 bisa mencapai target 3,5 juta hektar lahan untuk akses kelola kawasan hutan di Indonesia.

"Banyak cita-citanya. Target kita 12,7 juta ha. Tapi sekarang baru mencapai 2,2 juta ha. Ini tidak gampang karena banyaknya konflik teritorial di lapangan. Akhir 2019 kami berharap bisa mencapai 3,5 juta ha," ujarnya.

Di sela kedatangannya di Palembang, Siti menerangkan rencananya Presiden RI Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan rencananya akan ke Sumsel.

"Karena saya sebagai penanggungjawab teknis bidang kehutanan sosial maka saya cek [perhutanan sosial] duluan. Saya masih meyakinkan ke beliau [Presiden RI] ke Sumsel untuk hutan sosial itu bagus karena pada berbagai hal bicara hutan sosial dapat menjawab konflik-konflik teritorial," jelasnya.

Adapun kajian terkait penetapan hutan sosial,  di antaranya mengetahui lokasi di lapangan di mana dapat membedakan kawasan hutan dengan tanaman, vegetasi alam, hutan produksi, atau pun kawasan hutan konservasi atau bukan konservasi.

"Tim di lapangan ataupun pemerintah tentunya sudah mengetahui dan mengerti kawasan hutan mana yang tidak ada tanamannya, vegetasi alam dan memang kawasannya bukan konservasi jadi misalnya hutan produksi dan hutan-hutan tanaman tidak diolah,” katanya.

Tag : sumsel, hutan
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top