Bisnis.com, MEDAN-- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan membidik peningkatan kepesertaan tenaga kerja di wilayah Sumatra Bagian Utara pada 2018, naik sekitar 20%-30% dengan strategi memperkuat kolaborasi dan digitalisasi layanan guna mempercepat penambahan jumlah peserta.
Sepanjang Januari hingga November 2017, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) mencatat realisasi jumlah kepesertaan mencapai 1.704.308 tenaga kerja.
Realisasi pencapaian tersebut melampaui target yang ditetapkan pada tahun ini yakni 1.699.086 tenaga kerja.
Deputy Direktur Wilayah BPJS TK Sumbagut, Umardin Lubis, mengatakan realisasi kepesertaan pada tahun ini telah melampaui target yang ditetapkan, baik untuk tenaga kerja jasa konstruksi (jakon), tenaga kerja informal dan tenaga kerja formal.
“Untuk [target] tahun depan, kami belum keluar RKAT [rencana kerja anggaran tahunan], tapi biasanya ajuan kami lebih kurang 20%-30% dari target 2017. Ini penambahan tenaga kerja aktif,” kata Umardin Lubis, di sela-sela Media Gathering di Medan, Jumat (22/12).
Dia memaparkan pada tahun ini BPJS TK Wilayah Sumbagut mampu mengakuisisi sebanyak 801.356 tenaga kerja jasa konstruksi, atau 100% dari target yakni 798.228 tenaga kerja.
Adapun tenaga kerja informal yang berhasil diakuisisi menjadi peserta mencapai 111.698 tenaga kerja, atau 101% dari target yang ditetapkan yakni 110.705 tenaga kerja.
“Sedangkan tenaga kerja formal kami berhasil mengakuisisi 791.254 tenaga kerja, 100% dari target yaitu 790.113 tenaga kerja. Potensi tenaga kerja se-Sumbagut pada tahun depan diperkirakan lebih kurang 6,9 juta tenaga kerja,” jelasnya.
Menurut Umardin, pihaknya terus berupaya memperluas kepesertaan di wilayah Sumatra Utara dan Aceh, sehingga semakin banyak pekerja dan masyarakat yang mendapatkan manfaat jaminan perlindungan tenaga kerja.
“Kami memperkuat kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan memperkuat digitalisasi layanan bagi peserta. Kami memiliki e-payment dan virtual account yang dapat dimanfaatkan oleh peserta,” jelasnya.
Pada tahun depan, lanjut Umardin, pihaknya juga akan meningkatkan konsentrasi untuk membidik potensi kepesertaan dari pekerja non aparatur sipil negara (non ASN), seperti pegawai honorer di kabupaten/kota.
“Jumlah pekerja honorer baik di kabupaten/kota ini potensinya mencapai 50.000-an tenaga kerja. Ini menjadi sasaran kami untuk memperkuat kerjasama dengan kabupaten/kota di Sumut dan Aceh. Selain itu, kami juga menyasar aparatur desa. Pada tahun ini kami branding 27 desa menjadi desa sadar BPJS Ketenagakerjaan,” tukas Umardin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
