Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah memersiapkan kebijakan untuk mendorong pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, setelah pelabuhan tersebut beroperasi mulai Maret 2018.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Pemerintah akan mengarahkan pengiriman barang dari berbagai daerah di kawasan Sumatra untuk alih kapal di Kuala Tanjung.
"Barang-barang dari Indonesia nanti akan saya minta, Dumai, Jambi, Palembang, itu harus ke Kuala Tanjung," ujar Budi Karya saat berkunjung ke Pelabuhan Kuala Tanjung, Jumat (24/11/2017).
Untuk merealisasikannya, Pemerintah akan menebitkan regulasi yang mewajibkan pengiriman barang untuk alih kapal dan industri, melalui Kuala Tanjung.
Indonesia telah menetapkan tiga pelabuhan hub di Tanah Air, yakni, Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan Bitung. Dari ketiganya, Kuala Tanjung memiliki kelebihannya sendiri karena berada di depan Singapura serta Malaysia. Dan lokasinya juga dia nilai ideal, di ujung Selat Malaka.
Sebagai pelabuhan hub ia ingin sekali Kuala Tanjung memiliki dua fungsi, yakni sebagai transhipment port (pelabuhan alih kapal) dan pelabuhan penopang kawasan ekonomi khusus.
Dia optimistis, dengan dua fungsi tersebut Kuala Tanjung akan menimbulkan efek bola salju yang besar karena industri merupakan sektor yang saling terkait satu sama lain.
"Pelabuhan Kuala Tanjung kita tetapkan softlaunching Maret, sama dengan jalur kereta apinya."
Direktur Utama PT Pelindo I (Persero) Bambang Eka Cahyana, menjelaskan proyek pembangunan Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung kini sudah mencapai 94% untuk sisi laut dan 74,5% untuk sisi darat.
Pelabuhan ini diproyeksikan akan menjadi pelabuhan terbesar dan merupakan pintu masuk Pulau Sumatera.
"Pelabuhan Kuala Tanjung nantinya akan memiliki kapasitas hingga mencapai 20 juta TEUs yang dikembangkan secara bertahap hingga tahun 2023," ungkapnya.
Tahap I pengembangan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung disiapkan dengan kapasitas 500 ribu TEUs yang dikelola oleh PT Prima Multi Terminal, anak usaha gabungan BUMN yang terdiri dari Pelindo 1, PT Pembangunan Perumahan dan PT Waskita Karya.
Dengan komposisi penyertaan saham a.l. Pelindo 1 sebesar 55%, PT Pembangunan Perumahan 25%, dan PT Waskita Karya sebesar 20%.
Pengembangan tahap II yaitu pengembangan Kawasan Industri 3000 Ha (2016-2018), tahap III Pengembangan Dedicated/Hub Port(2017-2019) dan Tahap IV yakni pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023).
