Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara akan membentuk tim percepatan persiapan pengusulan Geopark Kaldera Toba menjadi Global Geopark Network UNESCO.
Belum lama ini, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi telah menginstruksikan pembentukan tim percepatan yang akan dipimpin langsung Wakil Gubernur.
"Yang penting adalah fokus pada lima poin rekomendasi UNESCO. Karenanya perlu dibuat tim percepatan pengusulan Geopark Kaldera Toba menjadi Global Geopark Network UNESCO," kata Gubernur dalam keterangan resmi Pemprov Sumut, Rabu (10/5/2017).
Tengku Erry meminta tim harus dapat menyelesaikan pemenuhan lima rekomendasi Unesco pada Agustus 2017 sebelum pengajuan kembali GKT sebagai anggota GGN UNESCO pada Oktober-November 2017.
UNESCO merekomendasikan Sumut agar dapat memenuhi beberapa saran berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan timnya saat berkunjung ke Kawasan GKT pada 2014.
UNESCO memberian lima rekomendasi, yakni akitivitas edukasi terpadu pada masing-masing geo-area dengan tema geopark super volcano sudah dalam taraf implementasi.
Kedua, panel edukasi geologi dan informasi yang lebih fokus pada informasi tematik. Ketiga, diperlukan strategi pemasarandan promosi. Keempat, pengembangan budaya perlu lebih ditingkatkan dan lebih banyak.
Dan terakhir, aktifitas geopark di lapangan harus sudah terjadi pada keempat geo-area GKT sebagai satu kesatuan dan harmonis, termasuk aktivitas ekonomi keberlanjutan masyarakat.
Namun pada 2015, UNESCO memutuskan GKT belum berhasil menjadi anggota GGN, yang artinya rekomendasi-rekomendasi tersebut belum mampu direalisasikan Sumut.
Gubernur Sumut sendiri merupakan Ketua Dewan Pengarah pada Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP-GKT), sedangkan Wagub sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah.
Adapun Anggota Dewan Pengarah a.l. Sekdaprov Sumut dan para kepala daerah dari tujuh kabupaten se-kawasan Danau Toba. Yaitu Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Dairi dan Karo.
Menurut Ketua Badan Pelaksana Geopark Kaldera Toba Alimin Ginting, untuk memenuhi rekomendasi UNESCO dan pengelolaan GKT, mereka membutuhkan dana sekitar Rp100 Miliar.
Jumlah dana itu dinilainya masih sangat kecil dibandingkan dengan manfaat yang bakal diterima Sumut bila GKT masuk dalam GGN Unesco.
Jika GKT masuk GGN UNESCO, Sumut dapat memperoleh benefit yang jauh lebih besar karena akan mampu menghadirkan wisatawan asing yang dapat mengggerakkan perekonomian daerah.
