Bisnis.com, PALEMBANG -- Wacana pemerintah pusat untuk menyetop pasar ekspor crude palm oil (CPO) ke Eropa dinilai bisa jadi momentum untuk mulai melakukan diversifikasi produk hilirisasi di dalam negeri.
Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan, sebenarnya apa yang disampaikan parlemen Uni Eropa tersebut tidak berbasis kepada fakta di lapangan.
“Industri sawit kita ini sduah berbasis sertifikai ISPO dan RSPO yang telah diakui pasar internasional,” katanya, saat ditemui di sela-sela Rakerkonas Apindo, Kamis (20/4)
Dia mengatakan memang jika pemerintah mengambil langkah benar-benar menutup pintu ekspor ke Eropa tentu dampak langsung yang dirasakan yakni market eskpor sawit akan berkurang.
Namun, menurut Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Apindo Sumut itu menambahkan sisi positif yang dapat diambil dari permasalahan ini yakni momentum bagi pengusaha sekaligus pemerintah untuk memulai diversifikasi produk hilirisasi.
"Artinya barang ekspor kita nanti merupakan turunn dari sawit. Seperti sabun, shampoo, kosmetik, dan sebagainya. Tentu juga akan memiliki nilai tambah," katanya.
Kemudian, sudah waktunya juga membentuk Indonesia in corporation. Dengan kata lain, baik perbankan, badan pertanahan, hingga kementerian terkait memberikan dukungan dalam masalah kelapa sawit ini.
"Sekarang ini kan masih banyak masalah pertanahan yang melanda industri sawit. Ini harus diselesaikan," katanya.
Selanjutnya, market ekspor sawit bukan hanya di Eropa. Apalagi di Eropa membutuhkan biaya transportasi yang lebih mahal, baiknya jika kita memperluas pasar yang lebih potensial seperti Asia dan Australia.
"Tak kalah pentingnya jika menyangkut pada MEA, jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 250 juta. Lalu mengapa kita tidak memikirkan market dalam negeri juga," katanya.
Oleh karena itu, masalah yang ada di industri sawit ini akan dibawa dalam salah pokok permasalahan dalam agenda Rakerkonas Apindo untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat.
"Ini menjadi masalah yang serius, karena menyangkut pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan," kata dia.
Selain itu, kata Parlindungan, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan efek lanjutan jika menutup pintu ekspor ke Eropa. Mengingat kerugian lain yang akan dihadapi mengenai image produk CPO nasional dimata pasar internasional.
"Image nya itu yang mahal, sebab akan berpengaruh ke negara-negara lain di luar Eropa. Atau dengan kata lain citra produk CPO kita akan jelek," ujarnya.
