Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan bakal memperketat anggaran yang diajukan organisasi perangkat daerah atau OPD karena pemprov ingin fokus melunasi hutang terhadap kabupaten/kota di provinsi itu yang mendekati Rp1,3 triliun.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya pihaknya menilai efisiensi dalam pengajuan anggaran sangat diperlukan.
"Sumsel sekarang ini di bawah kepemimpinan kami ada tantangan yang berat. Situasi keuangan Provinsi Sumsel dengan hutang provinsi hampir Rp1,3 trilun terhadap kab/kota.Bukan mencari kambing hitam, tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan hutang pada kab/kota ini dulu," katanya saat Rapat Sinkronisasi Program Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Asisten Adminsitrasi dan Umum bersama Wakil Gubernur Sumsel, Selasa (16/10/2018).
Mawardi mengatakan kondisi keuangan yang demikian tentu membuat pihaknya mesti ekstra bijaksana, mengingat mereka juga dituntut segera menjalankan visi misi dan program yang menjadi komitmen mereka sejak 27 Juni 2018.
"Selama 10 tahun kepemimpinan gubernur sebelumnya, tentu visi misinya juga berbeda. Jadi kurang pas kalau visi misi kami ini tidak disampaikan secara langsung. Sedangkan masyarakat Sumsel sudah menunggu realisasi visi-misi ini. Dan inilah yang diinginkan masyarakat," jelasnya.
Mawardi melanjutkan, selama beberapa hari terakhir dirinya memang sengaja berkonsentrasi dengan rapat ini karena ingin agar visi misi benar-benar sampai ke seluruh OPD dan Biro.
"Dalam anggaran 2019 HDMY [Herman Deru dan Mawardi Yahya] dituntut bagaimana menjalankan visi misi programnya. Di lain pihak kita juga dituntut efisiensi untuk bisa menyelesaikan hutang pada kab/kota. Karena melalui visi inilah kami dipilih masyarakat jadi efisiensinya yang wajar karena program harus tetap jalan" tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
