Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mendorong percepatan pembangunan kawasan industri strategis.
Salah satu wilayah yang kini tengah disiapkan adalah Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, yang diproyeksikan menjadi kawasan industri unggulan penopang pertumbuhan ekonomi Riau.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau M. Job Kurniawan menyebutkan Gubernur Riau telah melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri, antara lain Menteri Investasi, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang menyambut positif rencana pengembangan tersebut.
“Gubernur Riau sudah menjumpai beberapa menteri dan mereka meminta agar kita segera menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk pengembangan kawasan industri ini,” ujarnya, Kamis (15/5/2025).
Dia menjelaskan kawasan industri Bukit Batu diproyeksikan dapat membuka peluang kerja baru, memperkuat daya saing daerah, serta menjadi magnet investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pemprov Riau juga berkomitmen menyiapkan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, jaringan listrik, dan konektivitas pelabuhan guna menunjang realisasi proyek strategis ini.
Baca Juga
“Kita ingin menciptakan hilirisasi industri agar lebih banyak tenaga kerja terserap dan investasi masuk. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Riau akan meningkat,” jelasnya.
Pemilihan Bukit Batu sebagai lokasi kawasan industri didasarkan pada letak geografisnya yang strategis. Terletak di pesisir Pulau Sumatera dan berada pada jalur pelayaran internasional, kawasan ini dinilai ideal untuk pengembangan industri dan pelabuhan.
“Selain itu, kawasan ini memiliki lahan yang luas dan potensi kelautan yang memadai untuk mendukung pengembangan pelabuhan,” tambah Job.
Dalam tahap awal, Pemprov Riau telah menyusun rencana induk pengembangan Pelabuhan Buruk Bakul di atas lahan seluas 98.375 meter persegi yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pembangunan infrastruktur dasar akan menjadi prioritas awal untuk menunjang kawasan industri tersebut.
Pemprov Riau juga terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemkab Bengkalis agar pengembangan kawasan ini berjalan optimal dan tepat sasaran. Aspek lingkungan, menurut Job, juga menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pengembangan.
“Kita ingin data dari Pemkab Bengkalis lebih lengkap dan solid. Setelah itu, data ini akan disampaikan ke Pak Gubernur untuk ditindaklanjuti dalam menarik investor, termasuk kemudahan akses jalan, ketersediaan lahan, dan potensi komoditi unggulan,” ungkapnya.
Dengan langkah ini, kawasan Bukit Batu diharapkan dapat tumbuh sebagai pusat industri baru berbasis potensi lokal dan konektivitas global, sekaligus menjadi simbol kemajuan pembangunan ekonomi Riau.
Di kesempatan terpisah, ekonom Universitas Riau Edyanus Herman Halim menyoroti persoalan premanisme dan praktik korupsi yang masih menjadi penghambat utama dalam mendorong investasi di daerah.
Dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menciptakan iklim investasi yang efisien dan sehat, khususnya di sektor strategis seperti industri pengolahan kelapa.
“Premanisme dan pejabat-pejabat korup yang tidak bermoral harus diberantas. Mereka adalah penghambat utama masuknya investasi, karena menciptakan ketidakpastian dan biaya ekonomi tinggi bagi para pemodal,” tegasnya.
Edyanus menilai investasi tidak akan berkembang bila suasana berusaha masih diwarnai dengan ketidakadilan, pungli, dan praktek monopoli yang merugikan pelaku usaha kecil maupun menengah.
Dia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menciptakan aturan main yang adil, transparan, dan lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Permudah segala urusan investasi dan dorong para investor untuk masuk ke sektor hilirisasi, seperti industri pengolahan kelapa. Ini potensi besar Riau yang belum tergarap maksimal,” tambahnya.
Edyanus juga menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur penunjang bisnis, seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan logistik, untuk melancarkan dinamika ekonomi dan menurunkan biaya distribusi.
Tak hanya itu, ia mengingatkan pemerintah agar memperkuat basis data yang akurat dan diperbarui secara berkala. “Kebijakan ekonomi harus berdasarkan data yang valid, agar tidak bias dan tidak melenceng ke arah yang tidak produktif,” ujar dia.
Dalam konteks ini, ia mendorong reformasi birokrasi yang lebih mendalam serta pengawasan ketat terhadap kecurangan dalam praktik bisnis maupun pemerintahan.
“Kalau pemerintah serius, maka iklim usaha kita akan jauh lebih sehat dan Riau bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi,” tutupnya.
