Bisnis.com, BATAM - Pemerintah pusat menjadikan pengembangan pelabuhan dan industri galangan kapal di Batam sebagai prioritas utama. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Staf Presidenan (KSP) RI Anto Mukti Putranto saat kunjungan kerja ke Batam, Kamis (13/3/2025).
Anto kemudian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Prioritas Pengembangan Transportasi Laut dan Galangan Kapal Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) di Gedung BP Batam, yang dihadiri Gubernur dan Wagub Kepri Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris, Kepala BP Batam Amsakar Ahmad, ASDP Indonesia, PGN, PT DGI, Polda Kepri, Korem 033/WP, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (IPERINDO) dan lainnya.
Dia mengatakan tugas utamanya, yakni memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional.
"Kami ingin mendengar berbagai masukan, salah satunya atas program prioritas industri transportasi laut dan galangan kapal yang ada di Kota Batam Provinsi Kepri," katanya.
Menurutnya, program prioritas pelabuhan di Batam, seperti pengembangan Pelabuhan Logistik Batuampar dapat mengoptimalkan peran Batam sebagai hub logistik di Selat Malaka.
"Karena terminal Singapura sendiri sudah bisa memanfaatkan hingga 40 juta TEUs per tahun, Malaysia 10 juta TEUs per tahun, dan Kota Batam Kepri baru 670 ribu TEUs per tahun. Ini harus terus didorong agar kita bisa menangkap peluang yang makin besar lagi ke depan," ungkapnya.
Baca Juga
Anto menyebut pengembangan Pelabuhan Logistik Internasional Batuampar yang saat ini masih berada di tahap 1 periode 2023-2025 dengan investasi Rp 1,1 triliun akan disambung pengembangan tahap 2 pada 2025-2028 dengan total investasi Rp 2,7 triliun, sehingga akan bisa menangkap peluang tersebut nantinya.
Target jangka pendek, menengah, dan panjang Pelabuhan Batuampar sebagai International Transhipment Hub dengan fokus utama sebagai pelabuhan transhipment, jasa penanganan peti kemas, jasa penumpukan peti kemas, jasa pandu dan tunda kapal, hingga ship to ship (STS) dan floating storage unit (FSU), agar bisa mengoptimalkan pelabuhan tersebut.
Di tempat yang sama, Ansar Ahmad mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terus mengembangkan dunia kedirgantaraan melalui kerja sama antara Pemprov Kepri dan PT Dirgantara Indonesia.
"Terobosan tersebut dalam rangka membangun konektivitas antar wilayah di Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan, melalui penyediaan transportasi udara dengan pesawat berbadan kecil jenis Foker, yang bisa menghubungkan berbagai wilayah di Kepri," jelasnya.
Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program pembangunan yang terus dilakukan seperti Rempang Eco-City, pembangunan infrastruktur jembatan Batam-Bintan, pembangunan sektor kemaritiman seperti industri perikanan laut, perumahan, pariwisata hingga sektor energi dan sumber daya mineral lainnya.
Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan ada banyak pembahasan penting yang dilakukan dengan KSP, antara lain rencana pengembangan koridor industri Batam-Bintan-Karimun, khususnya pada sektor transportasi laut dan galangan kapal serta rencana pembukaan jalur PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk rute Batam-Johor menjadi fokus utama.
"Kami berharap formulasi kebijakan yang ada sekarang ini mampu memacu pertumbuhan Batam menjadi salah satu sektor kawasan industri yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.
