Bisnis.com, PADANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat menyebutkan inflasi di Ranah Minang pada Juni 2024 yakni 4,04% yoy masih terbilang terkendali dengan baik.
Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Muhamad Irfan Sukarna mengatakan persoalan inflasi pada Juni 2024 turut dipengaruhi oleh dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten di Sumbar.
Hal ini menyikapi relis dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi Sumbar secara tahunan mengalami inflasi sebesar 4,04% (yoy) pada Juni 2024, lebih rendah dibandingkan Mei 2024 sebesar 4,17% (yoy).
Bahkan secara spasial, seluruh kabupaten dan kota penghitung inflasi Provinsi Sumbar mengalami inflasi dengan Kabupaten Dharmasraya mencatatkan angka tertinggi.
"Andil inflasi secara tahunan itu didominasi oleh cabai merah, beras, bawang merah, dan beberapa komoditas lainnya. Sementara sentra hortikultura di Sumbar seperti di Tanah Datar dan Agam terdampak bencana alam, sehingga membuat harga-harga komoditas tersebut naik di pasaran," jelasnya, Rabu (3/7/2024).
Menurutnya bencana alam yang telah terjadi di Sumbar terhitung sejak awal tahun, Maret, dan Mei 2024 lalu, menyisakan dampak ekonomi bagi daerah. Kendati demikian pemerintah bersama Bank Indonesia tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut.
Baca Juga
Irfan menyampaikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah membahas terkait dampak bencana alam bagi perekonomian di daerah.
Upaya yang dilakukan TPID ini, dimulai dari menyelenggarakan pasar murah di berbagai kabupaten dan kota khususnya pada momen jelang Iduladha.
Kemudian TPID juga berupaya untuk menjaga kelancaran distribusi pangan pasca bencana alam tersebut, melalui percepatan perbaikan akses jalan yang terdampak, serta memprioritaskan kendaraan logistik pengangkut komoditas pangan dalam pengaturan lalu lintas.
"TPID Sumbar terus memastikan dan monitoring, evaluasi harga, dan ketersediaan pasokan. Tujuannya guna memastikan kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga disaat digelar pasar murah, pemerintah memiliki acuan dalam penyediaan stok pangan yang dijual," jelas Irfan.
Selanjutnya TPID yang dalam hal ini bersama Perum Bulog Wilayah Sumbar, juga berkolaborasi melakukan pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersial. Karena memang sinergi terus dilanjutkan dengan memperkuat koordinasi dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi pangan secara lebih efektif.
"Jadi memang ada berbagai upaya menjaga inflasi terkendali dan diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar yang inklusif dan berkelanjutan," tutupnya.
Untuk diketahui, data dari BPS mencatat untuk Kabupaten Dharmasraya mencatatkan peningkatan realisasi inflasi sebesar 0,56% mtm pada bulan Juni, atau lebih tinggi dibandingkan bulan Mei 2024 yang sebesar 0,02% mtm.
Kemudian Kota Padang mencatatkan inflasi 0,08% mtm, lebih rendah dibandingkan realisasi Mei 2024 yang sebesar 0,70% mtm. Kabupaten Pasaman Barat juga mencatatkan inflasi yang lebih rendah yakni 0,10% mtm dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 0,24% mtm.
Sementara itu, laju inflasi Kota Bukittinggi masih bertahan sebesar 0,22% mtm, sama dengan realisasi inflasi bulan April dan Mei 2024.
Dimana secara tahunan, seluruh kabupaten/kota IHK tersebut tercatat inflasi, dengan rincian dari tertinggi ke terendah Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,71% yoy, Kabupaten Dharmasraya 4,88% yoy, Kota Bukittinggi sebesar 3,92% yoy, dan Kota Padang 3,45% yoy.
