Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Provinsi Sumatra Barat pada Juni 0,14% secara mtm dan 4,04% secara yoy yang disebabkan kenaikan harga cabai merah hingga beras.
Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan melihat perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2024 secara umum memang menunjukkan adanya kenaikan.
"Berdasarkan hasil pemantauan BPS Sumbar di 4 kabupaten dan kota, pada Juni 2024 terjadi inflasi y0y sebesar 4,04% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,73 pada Juni 2023 menjadi 107,92 pada Juni 2024," katanya, Senin (1/7/2024).
Dia menjelaskan secara mtm Sumbar bulan Juni 2024 mengalami inflasi sebesar 0,14%. Hingga Juni 2024, inflasi ytd) Sumbar sebesar 1,85%.
Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada Juni 2024 yaitu cabai merah, beras, bawang merah, hingga telur ayam ras.
Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm pada Juni 2024 cabai merah, beras, angkutan udara, cabai rawit, hingga emas perhiasan.
Baca Juga
"Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,71% dengan IHK sebesar 109,09 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 3,45% dengan IHK sebesar 107,44," ujarnya.
Sementara itu dihubungi terpisah, Dinas Pangan Sumbar menyebutkan ketersediaan beras di daerah itu tengah melalui masa-masa kritis yang berlangsung pada Juli 2024 mendatang.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar Syaiful Bahri mengatakan bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota pada tahun 2024 ini telah memberikan dampak kepada pertanian khususnya padi.
"Kami memperkirakan pada Juli 2024 ini ketersediaan beras tipis, hanya ada 5.000 ton, dan jumlah itu hanya cukup untuk 3 hari memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh daerah di Sumbar," katanya.
Dia menyampaikan untuk menambah kekurangan ketersediaan itu, Pemprov Sumbar telah melakukan koordinasi dengan Perum Bulog Wilayah Sumbar. Hasilnya, Bulog siap untuk mengalokasikan pendistribusian beras sebanyak 20.000 ton.
"Beras yang akan didistribusikan Bulog itu beras yang datang dari luar daerah dan kemungkinan ada dari beras impor," jelasnya.
Syaiful mengatakan kondisi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang, telah menyebabkan ribuan lahan pertanian yang mengalami gagal panen.
Sementara untuk daerah yang memiliki produksi beras terbanyak itu berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Solok.
"Nah, Pesisir Selatan dilanda bencana alam, makanya dampak nya sangat terasa," tegasnya.
Padahal sebelum adanya terjadi bencana alam, bahkan Sumbar mengalami surplus beras yang mencapai 20.000 ton.
Melihat situasi itu, memang Sumbar harus melakukan berbagai upaya antisipasi, sehingga kondisi ketersediaan beras bisa tercukupi.
"Persoalan ketersediaan beras ini kami memang berkoordinasi dengan Bulog," tegasnya.
Kemudian Syaiful memperkirakan terhitung Agustus 2024 hingga seterusnya, produksi beras di Sumbar akan berangsur meningkat secara bertahap, mengingat Kementerian Pertanian akan memulai melakukan pemulihan lahan untuk daerah yang lahan pertaniannya terdampak bencana alam.
"Jadi sebelumnya Gubernur Sumbar telah bertemu langsung dengan Menteri Pertanian, hasilnya pemerintah pusat akan bantu pemulihan lahan. Inilah yang kami harapkan kondisi pertanian di Sumbar bisa kembali pulih pula," ucapnya.
Selain membantu pemulihan lahan, Pemprov Sumbar juga turut mengusulkan adanya perbaikan irigasi, alat pertanian, dan kebutuhan lainnya dalam melakukan pemulihan pertanian yang terdampak bencana alam.
