Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nilai Penyaluran KUR di Kabupaten OKI Jadi yang Tertinggi se-Sumsel

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Sumatra Selatan mulai Januari sampai Mei 2024 terbanyak berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Uang rupiah pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. - Bloomberg/Brent Lewin
Uang rupiah pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. - Bloomberg/Brent Lewin

Bisnis.com, PALEMBANG – Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Sumatra Selatan mulai Januari sampai Mei 2024 terbanyak berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nilai penyaluran mencapai Rp509 miliar atau berkisar 14,3% dari total realisasi periode tersebut. 

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatra Selatan (DJPb Sumsel) Rahmadi Murwanto mengungkapkan penyaluran KUR di OKI mencakup jumlah peminjam sebanyak 7.754. 

“Sebenarnya cukup merata, tapi kalau jumlah angka penyaluran ribuan dan nilainya paling tinggi Rp509 miliar itu di Ogan Komering Ilir,” katanya kepada Bisnis, dikutip Selasa (18/6/2024). 

Menurutnya hal itu masih erat kaitannya dengan peran sektor pertanian, dimana Bumi Bende Seguguk memiliki berbagai komoditas unggulan diantaranya sawit dan padi. Kondisi serupa juga bagi Kabupaten Musi Banyuasin yang menempati urutan kedua dengan nilai penyaluran KUR tertinggi mencapai Rpp421 miliar dan jumlah debitur sebanyak 5.324. 

Sedangkan posisi ketiga yaitu Kota Palembang, penyaluran KUR terealisasi sebesar Rp388 miliar dengan peminjam 4.532.

“Untuk Palembang ini sepertinya paling banyak dari sektor perdagangan, seperti UMKM,” imbuhnya. 

Sementara itu pihaknya mencatat nilai penyaluran KUR terendah di Sumsel berada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan realisasi mencapai Rp22,5 miliar dan 365 debitur. 

Rahmadi menambahkan, penyaluran KUR di Sumsel patut didorong untuk masyarakat yang belum memiliki akses [pembiayaan], namun memiliki produk yang layak dikembangkan. Sehingga diharapkan kedepannya bantuan pembiayaan melalui KUR dapat menyentuh seluruh kalangan utamanya para pengusaha rumahan yang belum mendapatkan kesempatan maupun pendampingan pengembangan produk. 

“Yang belum terlaksana adalah bagaimana mengembangkan UMKM ini sehingga mereka layak kredit. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sementara persyaratan itu yang kadang UMKM tidak mengerti. Seperti misalnya perlu pencatatan yang baik, punya NIB, dan sebagainya,” tutupnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper