Bisnis.com, PALEMBANG – Penjabat Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Asmar Wijaya memaparkan sejumlah langkah konkret Kabupaten OKI dalam mengendalikan inflasi serta mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Sumatra Selatan di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (20/3/2024).
Dalam pengendalian inflasi, menurut Asmar, OKI menerapkan strategi 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Kita memiliki beberapa inovasi seperti pasar murah melalui program Perjaka [Perusahaan Jaga Keterjangkauan Harga], tanam cabe serentak [Balap Becak], Bismilah oleh Baznas, operasi pasar, kerja sama daerah, serta toko TPID yang menyediakan pangan murah terjangkau,” terang Asmar.
Menurut Asmar, Pemkab OKI melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menjaga kestabilan harga.
“Kita libatkan seluruh pengampu kepentingan, Forkompimda, perusahaan, perbankan, Bulog, dan instansi vertikal,” ujarnya.
Gelaran pasar murah di OKI, tambahnya, sudah dilaksanakan sebanyak 20 kali, khususnya pada lokasi penghitungan indeks harga konsumen (IHK) dengan serapan sebanyak 75 ton beras dan 90.500 paket bapokting.
Baca Juga
Di hadapan Pj. Gubernur Sumsel dan bupati/wali kota se-Sumsel, Asmar juga menyebut kesiapan Kabupaten OKI menghadapi kebutuhan bahan pokok terutama beras pada Ramadan dan jelang Idul Fitri.
“Untuk periode Maret ada potensi panen seluas 15.205 hektare dengan produksi 86.819 atau surplus 44.047 ton (gkg) sementara April potensi panen 20.088 hektare, produksi 114.701 ton (gkg). Ada surplus 60.058 ton beras,” papar Asmar.
Dia menambahkan OKI akan memaksimalkan upaya pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah terlebih menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) yaitu Ramadan dan Idul Fitri yang berpotensi meningkatkan inflasi.
Selain pengendalian inflasi, Pemkab OKI juga mendorong perluasan digitalisasi, khususnya pada transaksi keuangan pemda.
Optimalisasi tersebut dilakukan pada pembayaran pajak, retribusi, pengeluaran dan belanja dari tunai ke berbasis digital, serta berbagai upaya mengajak masyarakat untuk membiasakan transaksi nontunai.
“Upaya terpadu dan terintegrasi Pemkab OKI untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi, belanja tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Atas upaya tersebut, Pemkab OKI menjadi salah satu daerah dengan indeks elektronifikasi transaksi pemda (ETPD) tertinggi di Sumsel bersama Kota Palembang, Lubuklinggau, dan Pemprov Sumsel dengan skor 93,3% dan berpredikat digital.
