Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia menyebutkan inflasi Provinsi Sumatra Barat 3,32% pada Februari 2024 sebuah alarm yang cukup kencang untuk direspons Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) jelang Ramadan tahun ini.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Endang Kurnia Saputra mengaku inflasi Februari 2024 itu sedikit di luar ekspektasi, kendati demikian dia menegaskan masih di dalam target atau perkiraan BI yaitu di angka 2%-4%.
"Ini sudah alarm yang cukup kencang bagi kami di TPID Sumbar. Untuk itu, Pak Gubernur segera mengundang High Level Meeting di tanggal 5 Maret nanti," katanya ketika dihubungi Bisnis, Minggu (3/3/2024).
Dia menyampaikan hal yang di target kedepan adalah mengendalikan harga beras, cabe merah, dan bawang merah, agar tetap terjangkau pada Ramadan dan Idul Fitri 2024.
Pria yang akrab disapa Adang ini mengatakan selain inflasi pada Februari 2024 cukup mengejutkan, kondisi pada Maret atau momen Ramadan juga diperkirakan bakal kembali terjadi inflasi.
"Potensi terjadi inflasi pada Ramadan itu masih ada. Tapi mudah-mudahan dapat dikendalikan dengan baik. Supply beras, telur dan sembako cukup, sehingga pengendalian inflasi di Ramadan bisa bekerja dengan baik," ujarnya
Baca Juga
Menurutnya melihat angka inflasi itu, persoalannya bukan pada harga yang naik di tingkat petani, adanya terjadi pengurangan produksi pangan akibat faktor cuaca.
Adang bilang peningkatan harga cabai seiring dengan turunnya pasokan yang disebabkan oleh gagal panen di berbagai daerah produksi akibat cuaca yang tidak mendukung.
Komoditas beras mengalami peningkatan harga akibat belum masuknya masa panen sehingga pasokan terbatas. Sementara itu, harga minyak goreng meningkat sejalan dengan peningkatan biaya produksi.
Kelompok penyumbang inflasi Sumatera Barat selanjutnya adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 0,29% (mtm) dengan andil sebesar 0,05% (mtm).
Melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mengalami inflasi 3,32% pada Februari 2024 dengan IHK tercatat inflasi sebesar 1,17% (mtm) atau meningkat dibandingkan Januari 2024 yang mengalami deflasi sebesar -0,32% (mtm).
Komoditas utama yang mempengaruhi peningkatan inflasi tersebut adalah kenaikan harga cabai merah dengan andil 0,69%. Secara tahunan, Sumbar tercatat mengalami inflasi sebesar 3,32% (yoy) Atau lebih tinggi dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 2,57% (yoy).
Secara spasial, Kabupaten Pasaman Barat mengalami inflasi tertinggi di antara Kabupaten/Kota penghitung inflasi Provinsi Sumbar.
Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan inflasi sebesar 2,57% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan Januari 2024 yang tercatat deflasi -1,19% (mtm).
Kabupaten Dharmasraya juga mencatatkan inflasi yang lebih tinggi yakni sebesar 1,06% (mtm). Kota Bukittinggi dan Kota Padang mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,06% dan 0,81% (mtm), mengalami peningkatan dibandingkan Januari 2023 yang mengalami deflasi sebesar -0,27% dan -0,09% (mtm).
Jika diamati secara tahunan, seluruh kabupaten dan kota IHK di Sumbar tercatat mengalami inflasi, dengan rincian Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,52% (yoy), Kabupaten Dharmasraya 3,24% (yoy), Kota Bukittinggi 2,31% (yoy), dan Kota Padang 2,82% (yoy).
Inflasi Provinsi Sumatera Barat pada Februari 2024 dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,29% (mtm) dengan andil 1,10% (mtm).
Beberapa komoditas dominan yang mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu, cabai merah, cabai rawit, beras, minyak goreng, jengkol dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,69%; 0,09%; 0,09%; 0,06%; dan 0,05% (mtm).
Komoditas yang dominan menyumbang inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah tarif air minum PAM dengan inflasi sebesar 5,96% (mtm) dan andil 0,05% (mtm).
Realisasi inflasi tahunan Sumatera Barat tetap terkendali dan berada di sekitar batas atas target inflasi 2,5±1% (yoy), didukung oleh sinergi yang kuat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat dalam mengendalikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi, serta melakukan berbagai kegiatan komunikasi efektif.
Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan BI bersama TPID pada Februari 2024, mulai dari penyelenggaraan operasi pasar atau pasar murah, sidak pasar tinjauan harga dan pasokan secara rutin.
Selanjutnya intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil keliling oleh Toko Tani Indonesia Center. Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersil oleh Bulog, penguatan digitalisasi data dan informasi komoditas pangan. Serta kegiatan koordinasi atau rapat rutin dan berbagai kegiatan komunikasi efektif lainnya dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Adang menyatakan TPID Sumbar dan kabupaten kota berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi agar inflasi IHK dapat terkendali dalam sasarannya.
"Sinergi terus dilanjutkan dengan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi pangan," jelasnya.
Untuk itu dengan adanya berbagai upaya menjaga inflasi terkendali dalam sasaran tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar yang inklusif dan berkelanjutan.
