Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau menyatakan sampai akhir 2023, luas perkebunan kelapa sawit yang telah mengikuti program replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencapai luas 24.444 hektare.
Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penggantian tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif.
"Program ini telah memberikan manfaat kepada 13.665 kepala keluarga petani di Riau, dana untuk program PSR ini disalurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dengan total dana yang telah tersalur mencapai lebih kurang Rp1 triliun," ungkapnya, Kamis (11/1/2024).
Dia mengakui program PSR di Riau akan terus ditingkatkan mengingat jumlah kebun kelapa sawit yang memasuki masa replanting semakin banyak.
Menurutnya pada 2022, memang program PSR di Riau sempat terkendala karena persyaratan kebun yang harus terbebas dari lahan gambut. Namun, setelah adanya revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19 tahun 2023, program PSR di Riau dapat berjalan kembali pada tahun lalu.
Memang tujuan utama dari program PSR adalah penggantian tanaman kelapa sawit yang sudah tidak lagi produktif, bukan untuk membuat perkebunan sawit baru.
Baca Juga
"Untuk mendukung program ini, pemerintah pusat menganggarkan Rp30 juta per hektare, yang sebelumnya Rp25 juta. Satu petani maksimal bisa mendapatkan bantuan untuk empat hektare," ujarnya.
Edy menyebut dana tersebut berasal dari BPDPKS yang sumber dananya berasal dari pungutan ekspor. Diharapkan melalui program PSR di Riau, komoditas sawit terus berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat petani, dan mendukung produktivitas sektor perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut.
