Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Realisasi Belanja Sumsel per November 2023 Masih On Track

Berdasarkan data DJPb, pendapatan negara di Sumsel sampai dengan 30 November 2023 telah terealisasi 95,8% atau Rp18,6 triliun dari pagu Rp19,4 triliun.
Ilustrasi/Bloomberg
Ilustrasi/Bloomberg

Bisnis.com, PALEMBANG – Realisasi belanja Kementerian/Lembaga dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Wilayah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) per November 2023 masih dalam kinerja yang on track. 

Berdasarkan data DJPb, pendapatan negara di Sumsel sampai dengan 30 November 2023 telah terealisasi 95,8% atau Rp18,6 triliun dari pagu Rp19,4 triliun. 

Untuk rincian penerimaan yakni penerimaan pajak senilai Rp15,9 triliun atau 93,2%, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp279 miliar atau 101,5%, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,42 miliar atau 116% dari target. 

Sedangkan belanja negara telah tersalurkan senilai Rp38,6 triliun atau 83,3% dari target Rp46,4 triliun. Adapun rincian dari masing-masing pos yaitu belanja pemerintah pusat Rp12,9 triliun atau 76,7% dan TKD Rp25,7 triliun atau 87%.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan outlook Desember 2023, penerimaan di Sumsel di sekitar 105,3% dan penyerapan juga tinggi pada level di atas 95%. 

“Tapi kita harapkan bisa dikejar lagi, utamanya untuk memperbaiki kinerja dan memperbesar dampak APBN,” katanya, Senin (18/12/2023). 

Rahmadi mengatakan, terdapat beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran wilayah Sumsel tahun anggaran 2024 mendatang. 

Pertama, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa segera sejak DIPA dan Buku TKD diterima. 

“Jadi kalau bisa diawal-awal tahun, kami siap mendampingi supaya ini bisa cepat direalisasikan,” imbuhnya. 

Kemudian mendisiplinkan pola penyerapan anggaran yang sesuai dengan target di masing-masing jenis pos belanja. Ketiga, perlu adanya peningkatan konsistensi antara rencana pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan. 

Selanjutnya, percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran TKD, dengan mempercepat pembahasan rencana kegiatan dan persiapan penyusunan APBD Desa.

“Kelima mempercepat proses tagging TKD pada DPA OPD terkait,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper