Soal Produk Halal, BI Targetkan Kejar Malaysia

Bank Indonesia akan menggencarkan edukasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal untuk seluruh produk makanan dan minuman yang ada di Indonesia.
Logo Halal Indonesia dari Kementerian Agama (Kemenag).
Logo Halal Indonesia dari Kementerian Agama (Kemenag).

Bisnis.com, PADANG - Memasuki tahun 2024 mendatang Bank Indonesia akan menggencarkan edukasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal untuk seluruh produk makanan dan minuman yang ada di Indonesia.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia Wahyu Purnama A mengatakan menjalani tahun 2024 nanti Indonesia memulai langkah menuju pusat industri halal dunia. Hal ini juga sesuai dengan arahan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Sesuai arahan Wapres Ma'ruf, seluruh produk makanan dan minuman yang ada di Indonesia sudah tersertifikasi halal pada tahun 2024. Karena secara posisi halal dunia, Indonesia berada posisi Malaysia," katanya, Minggu (3/12/2023).

Tidak akan berakhir pada 2024 saja, bahkan sertifikat halal juga akan menyasar berbagai produk lainnya, seperti kosmetik dan fashion. Menurut DEKS Bank Indonesia, hal ini akan terlaksana pada tahun 2025-2026 mendatang.

Wahyu menjelaskan untuk produk halal makanan dan minuman, Indonesia saat berada di peringkat ke-2 dunia setelah Malaysia. Secara umum untuk keuangan syariah Indonesia berada pada peringkat empat, masih berada dibawah Malaysia dan Arab Saudi.

Sementara kalau bicara halal, kata, Wahyu, Indonesia mempunya potensi yang besar. Seperti halnya di Provinsi Sumatra Barat, filosofi orang Minangkabau yakni adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-BSK) yang telah lebih dahulu berpegang dan berpedoman kepada al-Quran dalam menjalani kehidupan.

"Begitupun soal makanan, di Sumbar ini kulinernya enak-enak dan hal ini halal. Makanya Sumbar pernah menjadi pilot project penerapan produk halal di Indonesia," katanya saat menghadiri Peresmian Kawasan Halal Lifestyle di Padang.

Dikatakannya bicara halal itu, tidak hanya sebatas sampai di produk saja. BI dalam hal ini yang mendapat arahan dari Wapres Ma'ruf, dimana proses produksi juga harus secara halal.

"Pernah tidak berpikir bahwa ayam goreng atau makanan steak itu disiapkan secara halal? Nah, dalam upaya ini kita sertifikasi halal sejak dari proses," jelasnya.

Seperti halnya untuk Rumah Potong Hewan (RPH), juru sembelih harus mendapatkan sertifikasi halal. Dengan demikian, hingga proses sampai jadi produk yang juga sudah berlabel halal.

Artinya sumber-sumber kuliner di Indonesia jadi halal, karena dengan adanya jaminan halal itu, secara kesehatan juga baik. "Melalui halal, sumber kuliner jadi bersih," sebutnya.

Untuk itu Wahyu menegaskan persoalan untuk halal di Indonesia penting untuk terus didorong, terutama dalam pemahaman masyarakat soal halal tersebut.Karena bila melihat dari indeks literasi halal ini, posisi Indonesia sampai 2023 baru berada 28%. Sedangkan tahun 2024 nanti ditargetkan naik jadi 40% dan tahun 2025 terus bertambah menjadi 50%.

"Kalau 50 orang dari 100 orang sudah paham yang namanya produk halal, maka hal ini sudah baik. Karena 50 orang yang paham itu akan bisa memberi tahu kepada yang belum tahu soal halal tersebut," ucapnya.

Wahyu mengaku bahwa tantangan saat ini adalah edukasi dan sosialisasi. Bicara edukasi dan sosialisasi ini bukan hanya kewajiban dari Bank Indonesia, OJK, atau lembaga industri keuangan lainnya. Tapi, setiap orang paham dengan persoalan halal, turut berkewajiban menyampaikannya kepada masyarakat tentang produk halal.

Dia menyampaikan bicara soal adanya suatu wilayah yang memang ada satu kawasan tidak bisa menerapkan 100% persen halal, maka hal tersebut perlu keterlibatan pemerintah daerah melalui kebijakan yang dilahirkan," kata dia.

Begitupun di Sumbar, Wahyu melihat sangat cocok menerapkan konsep halal tersebut, terutama dalam menunjang sektor pariwisatanya. Dimana di hotelnya, bisa menyiapkan tempat mushola, dan di kamar beri petunjuk arah kiblat dan menyediakan sajadah.

Selain itu, makanan di restoran atau yang ada di hotel dimaksud juga perlu disertifikasi halal. Sehingga setiap wisatawan yang datang ke Sumbar, bisa tahu dan yakni bahwa makanan dan minuman yang mereka nikmati adalah halal.

"Saya harap Masjid Raya Sumatera Barat dan Masjid Al Hakim di pantai Padang akan menjadi contoh tentang produk halal tersebut. Karena di Padang dua masjid itu lah yang ramai dikunjungi orang dan termasuk wisatawan," tutupnya.

Wahyu mendorong agar pemerintah daerah bisa menindaklanjuti soal produk halal dunia ini, dengan cara menetapkan sebuah aturan atau hal sebagainya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper