Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan 60.000 produk UMKM di daerah itu untuk disertifikasi pada tahun 2023 ini.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Setdaprov Sumbar Erinaldi mengatakan 60.000 produk UMKM itu untuk sertifikat halalnya akan diberikan secara gratis oleh pemerintah.
"Kita berharap 60.000 produk UMKM di Sumbar memperoleh sertifikasi produk halal secara gratis dari pemerintah," katanya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Padang, Senin (17/7/2023).
Dia menyebutkan kendati mayoritas penduduk di Sumbar adalah muslim, namun untuk memberikan sertifikat halal itu juga perlu dilakukan. Karena untuk memberikan Sertifikasi Halal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal.
"Jadi sudah ada aturannya juga. Kita di Sumbar mengikutinya, karena ada banyak manfaat bila produk UMKM di Sumbar sudah memiliki Sertifikat Halal," ujarnya.
Erinaldi menyampaikan melihat pada pelaku usaha Rumah Makan Padang yang tidak hanya ada di Sumbar, tapi juga ada di berbagai daerah dan bahkan tersebar di sejumlah negara, maka memiliki label halal pada usaha rumah makannya, juga perlu untuk dilakukan.
"Rata-rata kita itu kalau pergi ke daerah yang banyak non muslim, bila ingin makan, perginya ke Rumah Makan Padang. Artinya branding ini perlu kita patenkan juga," sebutnya.
"Apalagi di Sumbar yang merupakan daerah yang beradat, makan dan minum haruslah selalu halal," sambungnya.
Menurutnya sangat dibutuhkan strategi dan sinergitas dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mempercepat realisasi sertifikasi produk halal ini.
“Sampai hari ini data kita menunjukkan baru 10% produk UMKM yang sudah mempunyai Sertifikat Halal. Artinya kita memerlukan strategi bersama-sama untuk menyelesaikan 60.000 Sertifikat Halal ini," tegasnya.
Dia menjelaskan untuk proses dan meneribat Sertifikat Halal ini dilakukan langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.
"Nah, kita segerakan untuk memfasilitasi pelaku UMKM di Sumbar ini untuk bisa memiliki Sertifikat Halal itu," ucap dia.
Selain itu, Erinaldi juga menyinggung korelasi erat antara Visi Misi Pemerintah Provinsi Sumbar dengan program sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha atau UMKM.
Dikatakannya terwujudnya Sumatra Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan. Terkait hal ini didalamnya ada program 100 ribu milenial entrepreneur, yang akan dilakukan penguatan.
"Jadi harapan 100 ribu milenial preneur ini akan memberikan warna terhadap UMKM Sumbar," sebutnya.
Erinaldi menyatakan dengan terwujudnya Sertifikat Halal itu, ada hal positif lainnya yang bagi Sumbar, yakni bisa menjadikan Sumbar sebagai daerah tujuan wisata halal tingkat dunia.
“Kita juga sudah membranding Sumbar sebagai daerah wisata halal, artinya tidak hanya pemerintah, kita bersama masyarakat harus mempertahankan komitmen kita ini,” kata dia.
Untuk itu, dia berharap melalui rapat koordinasi kali ini akan dirumuskan beberapa kiat dan strategi agar kuota yang telah ditetapkan pemerintah dapat direalisasikan.
"Saya berharap pada rakor kali ini kita mampu membuat sebuah langkah atau strategi di masing-masing wilayah untuk mempercepat sertifikasi produk halal di Provinsi Sumbar," tegasnya.
