Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) melaporkan nilai realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk wilayah tersebut mengalami pertumbuhan negatif dibanding tahun sebelumnya.
Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel Basyaruddin Akhmad melaporkan berdasarkan data dari Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel penyaluran KUR per Oktober 2023 telah terealisasi sebesar Rp5,91 triliun.
Angka tersebut mencakup sebanyak 88.576 debitur baik dari sektor pertanian maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM). Adapun untuk penyaluran ultra mikro atau UMI telah mencapai nilai Rp363 miliar dengan jumlah debitur mencapai 75.618.
“Nilai itu terindikasi bahwa terjadi pertumbuhan negatif,” ungkap Basyaruddin, Kamis (23/11/2023).
Dia menjelaskan, tren penurunan realisasi penyaluran KUR di Sumsel itu sebenarnya telah terjadi sejak semester I/2023.
Salah satu pemicunya yakni keterlambatan revisi Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan penyaluran KUR.
Baca Juga
“Sehingga, lembaga jasa keuangan selaku pihak penyalur mengalami keterlambatan untuk memulai proses penyaluran KUR kepada masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Basyaruddin, nilai itu patut menjadi atensi penting dari pemerintah daerah untuk segera melakukan percepatan. Mengingat, pelaksanaan tahun anggaran 2023 ini hanya menyisakan waktu tidak sampai dua bulan.
“Tersisa tidak sampai dua bulan, harus segera dipercepat agar terjadi tren pertumbuhan yang positif di tahun ini,” sambungnya.
Sementara itu sebelumnya, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) mencatat penyaluran KUR per Oktober 2023 telah mencapai 1,71 triliun.
Angka tersebut meliputi Rp908,8 KUR mikro, Rp753,5 miliar KUR kecil, dan Rp52,5 miliar KUR menengah.
“Sudah ada 27.003 debitur yang merasakan dampak permodalan ini,” kata Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsuddin. (K64)
