Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Barat mencatat realisasi APBN sampai dengan 30 September 2023 di Regional Sumbar menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG mengatakan kinerja positif tersebut dapat dilihat sampai dengan akhir 30 September 2023, dimana realisasi pendapatan negara di Sumbar tercatat mencapai Rp5,86 triliun atau 74,68% dari target APBN 2023.
"Secara umum kinerja tumbuh positif, kendati ada beberapa catatan seperti realisasi DAK Fisik yang masih rendah, dan poin-poin lainnya," tegas dia, dalam rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Sumbar di Kantor DJPb di Padang, Selasa (31/10/2023).
Dia menjelaskan secara nominal realisasi komponen pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,60 triliun atau 70,45% dari target, yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp4,11 triliun, dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp495,45 miliar.
Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp1,26 triliun (95,66% dari target), tumbuh sebesar 28,92%.
Menurutnya kinerja penerimaan pajak yang sangat baik dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terus membaik, seiring dengan kenaikan angsuran PPh Badan, serta rendahnya basis penerimaan tahun sebelumnya dikarenakan restitusi yang cukup besar.
Baca Juga
"Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp22,12 triliun atau 70,03% dari target atau tumbuh sebesar 35,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujarnya.
Dikatakannya kinerja yang sangat baik pada belanja negara didorong oleh pertumbuhan positif pada komponen belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) yang sejalan dengan penguatan spending better. Belanja pemerintah pusat mencapai sebesar Rp7,58 triliun tumbuh sebesar 13,54% yang didorong oleh pertumbuhan pada seluruh komponen belanja.
Pertumbuhan tertinggi yaitu pada realisasi belanja barang sebesar 35,38% yang didorong oleh meningkatnya kinerja pada seluruh jenis belanja barang.
"Belanja barang juga ditunjang oleh adanya kenaikan pagu sebesar Rp1,08 miliar pada tahun 2023," katanya.
Selain itu, Syukriah menjelaskan pertumbuhan yang cukup signifikan juga terjadi pada komponen belanja bantuan sosial yaitu sebesar 32,73% yang didorong oleh telah diterbitkannya seluruh Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan sehingga pencairan dananya sudah dapat dilakukan serta didorong oleh adanya penambahan jumlah siswa penerima bantuan.
"TKD terealisasi sebesar Rp14,54 triliun atau 73,00% dari target, atau tumbuh sebesar 50,16% yang didorong oleh pertumbuhan positif pada komponen DBH, DAU, Dana Insentif Fiskal, DAK Nonfisik serta Dana Desa," jelasnya.
Namun ada peningkatan yang cukup tajam yakni terjadi pada DAK Nonfisik yaitu sebesar 295,17%, diikuti dengan peningkatan pada komponen DBH sebesar 207,84%. Penyaluran TKD tertinggi terjadi di Provinsi Sumbar sebesar Rp2,36 triliun dan yang terendah terjadi di Kota Padang Panjang dengan realisasi sebesar Rp326,55 miliar.
Sementara secara persentase salur dari total alokasi, TKD tertinggi terjadi di Kota Pariaman dengan realisasi sebesar 78,44% dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 69,30%.
"Jadi kami berharap pemda bisa segera untuk memanfaatkan pagu anggaran yang ada tersebut, mengingat waktu yang tersisa di tahun 2023 ini maksimal tiga bulan lagi. Saya berharap 100 persen realisasinya," ungkap dia.
