Bisnis.com, MEDAN – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatra Utara (Sumut) hingga akhir triwulan III 2023 tercatat mengalami defisit Rp14,33 triliun secara tahunan (year-on-year/yoy).
Demikian disampaikan Syaiful, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatra Utara cum Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut dalam keterangan resmi, Selasa (31/10/2023).
Syaiful mengatakan, sampai dengan 30 September 2023 kinerja APBN Sumut mengalami defisit Rp14,33 triliun atau terkontraksi sebesar 127,98% bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022 (yoy). Sementara realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp44,52 triliun atau 67,9% dari pagu sebesar Rp65,57 triliun, tumbuh 6,57% (yoy).
"Kinerja APBN Sumut tercatat defisit Rp14,33 triliun. Defisit tersebut disebabkan oleh terkontraksinya pendapatan negara di Sumatra Utara," kata Syaiful.
Syaiful menjabarkan, realisasi pendapatan hingga akhir triwulan III 2023 sebesar Rp30,19 triliun atau 77,79% dari target sebesar Rp38,81 triliun. Capaian ini, lanjutnya, terkontraksi sebesar 14,93% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022 (yoy).
Realisasi pendapatan negara sendiri terdiri dari penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Syaiful menerangkan, penerimaan pajak di Sumut terkontraksi sebesar 8,61%. Hingga akhir triwulan III 2023, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp25,83 triliun atau 76,95% dari target.
Baca Juga
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumut sebesar Rp2,14 trilun atau 112,19%, tumbuh 31,74% (yoy).
"Kinerja penerimaan pajak di Sumut dikelola oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan II (Kanwil DJP Sumut 1 & II). Hingga September 2023 penerimaan pajak berhasil dikumpulkan sebesar Rp25,83 triliun atau 76,95% dari target," kata Syaiful.
Dikatakan Syaiful, terdapat tiga kontributor pajak terbesar di Sumut, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (30,75%); PPN Pasal 25/29 Badan (26,62%); dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (14,08%). Sementara sektor yang mendominasi penerimaan pajak antara lain sektor Industri Pengolahan (41,22%) dan diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; serta sektor Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (24,30%).
Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sumut juga merilis kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai dikelola oleh Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Sumut.
Penerimaan Bea dan Cukai terealisasi sebesar Rp2,22 triliun atau 66,49% dari target, terkontraksi cukup dalam yakni sebesar 65,30% (yoy). Penyebab kontraksi antara lain penurunan harga referensi Crude Palm Oil (CPO) yang cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun 2022.
Ada pula kontraksi pada penerimaan cukai sebesar 11,95% yang dipicu oleh penurunan penerimaan hasil tembakau, Etil Alkohol (EA), dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
Di sisi lain, penerimaan Bea Masuk mampu tumbuh 11,02% yang didorong kinerja dari impor produk beras, gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, kokas petroleum, gula tebu dan sukrosa murni.
Sementara kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan aset negara dikelola oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sumut antara lain PNBP lelang sebesar 17 miliar, PNBP Barang Milik Negara sebesar Rp53 miliar, PNBP Piutang Negara sebesar Rp35 Juta, PNBP pokok lelang sebesar Rp753 miliar dan pengurusan piutang negara sebesar Rp6,272 miliar.
Secara keseluruhan, hingga September 2023 realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Sumut mencapai Rp14,33 triliun atau 59,64% dari total anggaran belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp24,03 triliun.
Berdasarkan data Kanwil DJPb Provinsi Sumut, realisasi ini tumbuh 11,88% (yoy) dipicu pertumbuhan belanja bantuan sosial 45,91% (yoy) dan belanja barang 32,33 % (yoy). Selaras dengan itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKDD) juga mampu tumbuh 4,22% dengan realisasi mencapai Rp30,19 triliun atau 72,68% dari total anggaran TKDD.
Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 30 September 2023 di Sumut tercatat telah disalurkan kepada 59.344 debitur dengan total penyaluran Rp283,73 miliar. Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 166.350 debitur dengan total penyaluran Rp9,46 triliun. (K68)
