Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk meningkatkan akses jasa keuangan di berbagai lapisan masyarakat.
"Semua pihak harus bersinergi mendorong keterbukaan dan kemudahan akses keuangan melalui literasi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat," kata Gubernur Mahyeldi saat menghadiri agenda Puncak Acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Sumbar yang digelar oleh OJK Sumbar di Padang, Minggu, (29/10/2023).
Mahyeldi mengatakan akses keuangan harus tersedia secara cepat dan tepat menyasar masyarakat yang membutuhkan, dalam rangka mendorong optimalisasi potensi ekonomi pada berbagai sektor.
"Mulai dari pengembangan usaha pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, UMKM , serta usaha potensial daerah lainnya," ujarnya.
Dia berharap terjadi peningkatan dalam pelaksanaan program kerja TPAKD Tahun 2023, dalam bentuk program pemberdayaan UMKM, peningkatan akses keuangan syariah, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nagari.
Selanjutnya, juga diharapkan terjadinya peningkatan dalam fasilitasi penyaluran kredit/pembiayaan bagi pelaku UMKM, terpublikasinya program literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen, dan meningkatnya aliansi strategis dengan stakeholder terkait dalam usaha perbaikan literasi dan inklusi keuangan.
"Penguatan akses keuangan di masyarakat perlu diiringi dengan perluasan edukasi keuangan, sehingga peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan sejalan dengan pemahaman dan literasi masyarakat," jelasnya.
Selanjutnya, Mahyeldi menyebutkan bahwa program inklusif keuangan perlu terus diperkuat, seperti Kredit Peduli Usaha Mikro Solusi Mengatasi Masalah Keuangan (Simamak) untuk pelaku usaha mikro, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan program laku pandai.
"Inklusif keuangan itu diperkuat untuk memperbanyak layanan dan produk lembaga jasa keuangan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan," tutupnya.
