Bisnis.com, MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Hassanudin menandatangani Pembaharuan Working Level Agreement (WLA) Bus Rapid Transit (BRT) Medan Binjai Deliserdang (Mebidang) senilai Rp1,9 triliun.
Proyek tersebut merupakan proyek percontohan nasional yang dibiayai oleh World Bank dan AFD Prancis sebagai bentuk dukungan untuk proyek transportasi massal di Indonesia.
"Ini sekaligus merupakan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2018-2023," kata Hassanudin dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (16/10/2023).
Dituturkan Hassanudin, proses data flow diagram (DFD) BRT akan selesai pada Januari 2024. Nantinya, BRT Mebidang akan memiliki panjang lintasan 21km dan terkoneksi dengan 31 halte besar. Akan ada 17 rute dengan 515 bus yang akan menjangkau penumpang di Kota Medan, Binjai, serta Deliserdang.
Penandatanganan rencana kerja pembangunan BRT Mebidang senilai Rp1,9 triliun ini, lanjut Hassanudin, merupakan tindak lanjut nota kesepakatan serupa yang ditandatangani pada Januari tahun 2022 lalu.
Ia pun berharap kesepakatan yang telah ditandatangani nantinya menjadi pedoman para pihak terkait untuk mengimplementasikan transportasi massal Mebidang, sekaligus untuk mewujudkan transportasi yang lebih baik di masa depan.
Baca Juga
"Saya harapkan seluruh pemangku kepentingan dalam WLA bisa bersinergi dan berkolaborasi, sehingga pembangunan BRT Mebidang ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sumut," ujar Hassanudin.
Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirulloh mengatakan, pembangunan BRT Mebidang ini merupakan langkah lanjutan untuk layanan publik yang lebih baik di kawasan metropolitan Medan.
Langkah tersebut dimulai dari stimulan angkutan umum yang diluncurkan oleh Kementrian Perhubungan melalui 5 Koridor Teman Bus dengan nama Layanan Trans Metro Deli di Medan sejak akhir 2000.
“Teman Bus terbukti masih menjadi andalan banyak masyarakat Medan yang memerlukan sarana transportasi yang aman, nyaman, serta terjangkau,” ujar Amirulloh.
Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengelolaan BRT di kawasan Mebidang, Amirulloh berharap pembangunan fisik yang telah tersedia dapat direspons dengan komitmen anggaran oleh pemangku kepentingan di wilayah tersebut.
Dalam rencana kerja ini, juga terdapat komitmen konkret bagi para pihak, khususnya pemerintah daerah untuk menerima aset, mengoperasikan layanan serta mengembangkan layanan.
"Kami harapkan kita semua dapat ikut berperan mewujudkan angkutan umum massal yang berkualitas untuk bangsa Indonesia khususnya masyarakat di kawasan Mebidang," pungkasnya. (K68)
