Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BI: Kenaikan Beras di Sumbar Sangat Tipis, Tapi Perlu Waspada

BI mengakui bahwa kondisi kenaikan harga beras yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia perlu diwaspadai karena berpotensi menyebabkan inflasi.
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia mengakui bahwa kondisi kenaikan harga beras yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia perlu diwaspadai karena berpotensi menyebabkan inflasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Endang Kurnia Saputra mengatakan kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia sampai saat ini belum begitu besar dampaknya dirasakan di Sumbar.

"Naiknya harga beras di Sumbar Rp1.000 hingga Rp500 per kilogramnya, jadi sangat tipis, kendati demikian, harga itu sebenarnya jauh dari atas HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan Kemendag, baik itu harga premium maupun harga beras medium," katanya, Jumat (1/9/2023).

Dia menjelaskan sesuai dengan Permendag No.57/2017 tentang Penetapan HET untuk beras premium Rp13.300 per kilogram dan beras medium Rp9.950 per kilogram.

Sementara untuk harga beras premium di Sumbar saat itu yang tertinggi mencapai Rp18.000 per kilogram yakni untuk beras cisokan Solok, dan beras kuriak kusuik Bukittinggi Rp15.000 per kilogram. Sementara itu untuk beras medium, harga beras di sejumlah pasar mencapai Rp13.500 per kilogram.

"Kondisi naiknya harga beras memang perlu kita waspadai. Karena acuan harganya di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu naik, sampai ke daerah-daerah, harganya juga turut naik," ujarnya.

Persoalan kenaikan harga yang terjadi di Jakarta itu, disebabkan naiknya harga pupuk, serta adanya penurunan produksi beras secara nasional. Sehingga membuat stok beras berkurang di Indonesia.

Menurutnya bila bicara soal pangan atau beras yang ada di Sumbar, setiap tahunnya produksi beras di Sumbar surplus. Hanya saja produksi besar di Sumbar sebagian besar beras premium dan harganya lebih tinggi dari HET.

"Jadi untuk kondisi Sumbar, kebutuhan di dalam daerah bisa dikatakan cukup terjaga, karena hampir sebagian besar daerah di Sumbar punya lahan sawah yang kini masih berproduksi," tegasnya.

Di satu sisi, Bulog juga telah turun untuk memasok beras ke pasar-pasar. Harga beras Bulog juga telah mengikuti HET, dengan demikian masyarakat di Sumbar punya pilihan, mau beli beras Bulog atau tetap konsumsi beras produksi lokal.

"Kita di TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) juga tiap bulan rapat membahas kondisi harga-harga sembako ini bersama gubernur," jelasnya.

Untuk itu, Endang menyatakan kondisi naiknya harga beras, memang perlu diwaspadai dari sisi bisa menyebabkan inflasi di Sumbar. Karena dari segi pengalaman, Sumbar pernah mencatat inflasi di atas 7 persen, dan menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia.

Tapi untuk akhir-akhir ini, Sumbar berhasil mengendali inflasi, dari 7 persen itu turun di angka rata-rata 3 persen. Hal tersebut juga membuat Presiden Jokowi memberikan penghargaan ke Sumbar yakni ke Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yakni TPID Award.

Penghargaan TPID Award

Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan penghargaan TPID Award dari Presiden Jokowi itu telah diraih selama tiga tahun berturut-turut.

"Kabupaten Tanah Datar merupakan satu-satunya daerah yang mewakili Sumbar menjadi peringkat 1 mengungguli Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Belitung Timur. Penghargaanya telah kita terima pada Kamis (31/8) kemarin di Jakarta," katanya dalam keterangan tertulis.

Dia menyebutkan penghargaan tersebut merupakan buah dan hasil kerja keras, kerjasama serta dukungan semua pihak, melalui inovasi yang dilahirkan Pemkab Tanah Datar dalam hal menjaga stabilitas harga bahan pokok.

"Penghargaan hari ini dengan mengangkat program inovasi dinamakan Kasih Sidinda, Ini merupakan penghargaan ketiga kalinya sebagai Peringkat 1 Wilayah Sumatra secara berturut-turut, dimana sebelumnya tahun 2021, 2019 dan tahun 2018 meraih peringkat 2," jelasnya.

Terlepas dari itu semua, tambah Bupati Eka, penghargaaan yang diraih bukan hanya seremonial saja, namun memang memberikan dampak kepada masyarakat Tanah Datar.

"Ketersediaan bahan pokok, seperti beras, telur, cabai, tomat, bawang dan beberapa bahan pokok lainnya dengan kondisi aman dan terkendali, sehingga kenaikan harga di Tanah Datar yang memicu inflasi bisa terkendali," ujarnya.

Terakhir ke depan, Bupati berharap TPID terus berupaya menciptakan inovasi dalam menangani inflasi di daerah, khususnya Tanah Datar. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper