Bisnis.com, PEKANBARU- Dinas Kesehatan Pekanbaru menyatakan sekitar 1.300 warga setempat telah merasakan manfaat dari pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah sejak program ini resmi diresmikan pada 28 Juli 2023 lalu.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldy menyampaikan keberhasilan program UHC ini dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warganya yang membutuhkan.
"Ada 1.300 orang yang sudah memanfaatkan program ini. Banyak warga menyampaikan terima kasih kepada Pj wali kota Pekanbaru," ungkapnya Selasa (22/8/2023).
Dia menjelaskan program UHC Pekanbaru Bertuah ini diperuntukkan bagi warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pekanbaru dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang aktif secara online, serta bukan merupakan pekerja upah.
Pada momen situasi yang memerlukan perawatan medis, Pemerintah Kota Pekanbaru akan membantu membiayai pengobatan warga yang memenuhi syarat ini, khususnya warga kurang mampu.
Proses pelayanan kesehatan dimulai dari tingkat puskesmas, dengan total 21 puskesmas yang tersebar di Pekanbaru. Apabila ada kebutuhan rujukan, warga akan dirujuk ke rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Baca Juga
Kemudian untuk terus menyempurnakan program UHC, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, melakukan tinjauan terhadap Peraturan Wali Kota (Perwako) yang terkait dengan program ini. Hal ini dilakukan karena ada beberapa klausul atau pasal dalam Perwako yang belum sepenuhnya mendukung program UHC.
"Pada pertemuan dengan sejumlah kepala puskesmas, terungkap masih ada sejumlah pasal dalam Perwako yang ditanyakan, misalnya mengizinkan pemindahan pasien setelah tiga bulan perawatan di puskesmas, lalu juga terkait layanan dokter on call. Hal ini sedang diperiksa ulang untuk memastikan bahwa regulasi tersebut mendukung kesuksesan program UHC," ungkapnya.
Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, menyatakan langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi masalah mobilitas puskesmas, termasuk kendala terkait armada ambulans yang terbatas.
Dialog yang konstruktif antara tokoh masyarakat dan kepala puskesmas menjadi langkah awal dalam memastikan program UHC berjalan dengan baik.