Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat menyebutkan akan merangkul seluruh koperasi yang ada di daerah ini agar program pembiayaan Kredit Ultra Mikro (UMi) bisa dengan mudah diakses pelaku UMKM.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Syukriah HG mengatakan saat ini masyarakat atau pelaku UMKM masih terbatas untuk mengakses UMi ini, karena lembaga penyalur yakni Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berbentuk BUMNag/BUMDes dan koperasi, juga masih terbatas.
"Saat ini baru ada lima koperasi yang telah menjadi penyalur UMi ini, yakni tersebar di Kota Padang, Pasaman Barat, Payakumbuh, dan akan menyusul dua koperasi lagi di Kabupaten Tanah Datar," katanya, Selasa (1/8/2023).
Menurutnya DJPb berkeinginan kedepannya bisa bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, dan berharap bisa merangkul seluruh koperasi yang ada di kabupaten dan kota.
Namun ada syarat untuk koperasi yang bisa jadi penyalur UMi ini yakni memiliki catatan penyaluran kredit lancar. Artinya koperasi yang dinilai kurang sehat, tidak bisa menjadi penyalur UMi.
Dengan demikian, Syukriah melihat jika seluruh koperasi di Sumbar menjadi lembaga penyalur UMi ini, maka masyarakat atau pelaku UMKM bisa mengakses program UMi tersebut.
"Minimal satu nagari atau desa itu ada koperasi untuk menyalurkan UMi," ucap dia.
"Program UMi ini memang kita fokuskan untuk nagari atau desa sebagai bentuk literasi keuangan dan perluasan akses pembiayaan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi pelaku UMKM khususnya ultra mikro, agar dapat diakses oleh semua kalangan tidak hanya masyarakat perkotaan," sambungnya.
Dia menjelaskan program UMi ini juga merupakan program nasional, dimana Sumbar juga mendapat alokasi dana untuk pembiayaan UMi. Hal ini mengingat, banyaknya pelaku UMKM di Sumbar, serta tingginya jiwa berdagang masyarakat di Ranah Minang.
"Keinginan kami itu dengan memanfaatkan UMi, pelaku usaha di Sumbar tumbuh dan ekonomi juga turut tumbuh. Tapi sekarang itu, masih sedikit masyarakat yang mengakses UMi ini," jelasnya.
Syukriah menyampaikan program UMi tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi UMKM sebagai modal untuk peningkatan kualitas UMKM.Mendukung program unggulan dalam pemberantasan rentenir yaitu maksimalkan pemberantasan rentenir agar hilang (Makan Rendang).
Selain itu program UMi ini juga diharapkan bisa menumbuhkan semangat wirausaha pelaku UMKM dengan adanya peluang peningkatan melalui pembiayaan UMi.
Syukriah menyebutkan bila kondisi terbaru kinerja pembiayaan UMi saat ini secara (yoy) jumlah debitur UMi pada periode sampai dengan Juni 2023 yaitu 15.947 mengalami penurunan dibandingkan jumlah debitur periode sampai Juni 2022 yaitu 20,150.
Namun demikian terjadi peningkatan pada penyaluran UMi periode sampai dengan Juni 2023 yaitu Rp89,5M yang lebih tinggi dari pada penyaluran periode sampai dengan Juni 2022 yaitu Rp80,96M.
Syukriah mengakui bahwa ada sejumlah tantangan dalam penyaluran UMi, selain itu juga belum optimalnya pendampingan dari penyalur kepada pelaku UMKM.
Tidak hanya itu, bunga yang relatif besar dan informasi tentang UMi yang belum terlalu diketahui oleh UMKM, dan adanya program pinjaman dengan bunga sangat rendah dari BUMD/Pemda untuk UMKM, juga turut menjadi kendala di lapangan.
"Kalau untuk bunga pinjaman UMi ini sebesar 19%. Bunga ini ditetapkan oleh lembaga penyalurnya, mungkin hal ini juga yang membuat masyarakat masih berpikir untuk mengajukan pinjaman UMi," kata dia.
Menurutnya solusi soal bunga pinjaman ini, sebenarnya bisa dibantu oleh pemerintah melalui subsidi bunga, sehingga masyarakat yang mengakses UMi ini bisa pinjam satu bayar satu, artinya bunga UMi disubsidi pemerintah.Adapun nilai pinjaman UMi yang bisa diakses masyarakat ini mulai dari Rp2 juta hingga Rp10 juta. Syaratnya tidak harus lolos BI checking, dengan syarat seperti itu berbagai kalangan masyarakat yang ingin menambah modal usaha atau ingin memulai usaha baru, berkesempatan untuk mengakses UMi.
