Bisnis.com, PADANG - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat mencatat ada sebanyak enam daerah yang dapat dikategorikan sebagai daerah rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan untuk enam daerah yang rawan karhutla itu telah dilakukan upaya mitigasi dan pengendalian yang melibatkan banyak pihak.
Enam daerah yang dimaksud yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Pesisir Selatan, Limapuluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat.
"Potensi terjadinya karhutla di Sumbar ini juga dipengaruhi fenomena El Nino yang mengakibatkan suhu udara meningkat. Kondisi ini berpotensi dapat memicu terjadi karhutla, dan kita patut mempersiapkan upaya antisipasinya," kata dia usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) 2023, di Hotel Pangeran Padang, Selasa (20/6/2023).
Dia menyebutkan dari hasil koordinasi Dishut dengan BMKG memang telah ada perkiraan dari BMKG bahwa pada tahun 2023 terjadi El Nino.Kondisi itu patut jadi perhatian serius, karena di Sumbar memiliki potensi besar terjadinya karhutla.
"Untuk itu perlu tindakan terukur dalam pencegahan, pemadaman hingga penanganan pasca kebakaran," ujarnya.
Yoz menyatakan dalam melakukan kesiapan pencegahan dan penanganan itu, Dishut tidak bisa bergerak sendiri, tapi semua pihak diharapkan bisa saling bekerjasama, seperti BPBD, TNI, hingga Polri.Dengan demikian, Dishut melakukan upaya mitigasi seperti sosialisasi, pengadaan sarana prasarana (Sarpras) dan pembentukan satuan tugas (Satgas).
"Jadi kita tidak melibatkan unsur pemerintahan saja, namun juga perusahaan perusahaan yang beroperasi di sekitaran daerah rawan kebakaran hutan," sebut Kadishut.
Untuk pihak swasta itu, Dishut mendorong untuk membentuk Satgas Pemadaman Kebakaran Hutan. Begitupun pada tingkat masyarakat, juga perlu dibentuk Satgas peduli api yang terdiri dari unsur pemerintah nagari/desa.
Yoz mengatakan dampak karhutla tidak bisa dianggap sepele, karena bisa memberikan dampak di berbagai aspek, seperti halnya lingkungan, kesehatan, serta perekonomian.
Beberapa dampak negatif yang timbul antara lain, kerugian ekosistem, pencemaran udara, hilangnya habitat, ancaman kesehatan dan emisi gas rumah kaca.
Sementara Kasi Intel Korem 032/Wbr Kolonel Moechtar juga mengatakan, untuk antisipasi dan penanganan hutan anggota TNI yang bertugas di wilayah Korem 032/Wbr telah membentuk Satgas, mereka tersebar di Kodim-Kodim di 19 Kabupaten/Kota di Sumbar.Dengan Satgas pihak Korem 032/Wbr terus melakukan koordinasi untuk memantau aktivitas hutan.
"Jadi setiap hari anggota Kodim terus melakukan laporan-laporan untuk mengantisipasi kebakaran hutan, jika ada unsur kesengajaan pembakaran hutan makan akan ditindak tegas," tutup dia.
