Bisnis.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menunjukkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran SILPA sebesar Rp322,91 miliar, pada laporan keuangan dan konstruksi pendapatan pembiayaan tahun 2002.
Penyampaian laporan mengenai kinerja laporan keuangan tahun anggaran 2022 dijelaskan langsung oleh Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru pada rapat paripurma LXIV (64) DPRD provinsi Sumsel, Senin (5/6/2023).
Dengan rincian, nilai aset tahun 2022 bertambah sebesar 5,82 persen dari sebelumnya sebesar Rp33,3 triliun menjadi Rp35,24 triliun.
Nilai aset lancar naik sebesar 117,16 persen menjadi Rp449,2 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp206,85 miliar. Nilai investasi jangka panjang naik sebesar 0,27 persen menjadi Rp7,46 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp7,44 triliun.
Nilai aset tetap setelah akumulasi penyusutan naik sebesar 6,43 persen menjadi Rp24,01 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp22,56 triliun. Nilai aset lainnya setelah populasi amortisasi naik sebesar 7,12 persen menjadi Rp3,31 triliun dari tahun sebelumnya Rp3,09 triliun.
Terkait dengan kewajiban utang pemerintah Provinsi Sumatra Selatan sebesar Rp1,32 triliun, turun sebesar 9,03 persen dari tahun sebelumnya Rp1,44 triliun. Dengan rincian nilai hutungan pihak ketiga sebesar Rp348,08 juta, merupakan utang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak dan pungutan lainnya.
Bagian utang jangka panjang sebesar Rp449,13 miliar merupakan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar satu tahun kedepan, utang bunga sebesar Rp190,54 merupakan hubungan pinjaman jangka panjang diakui 2022.
Pendapatan diterima di muka sebesar Rp3,11 miliar merupakan pendapatan retribusi yang telah diterima tetap. Rp758,12 miliar merupakan utang Belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja transfer yang belum dibayar di tahun 2002.
Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp67,8 miliar merupakan utang belanja modal yang belum dibayar sampai dengan tahun anggaran berakhir.
"Pemerintah provinsi Sumatra Selatan telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pembangunan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan," kata Gubernur Sumsel dalam rapat paripurna DPRD ke-64.
Upaya untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah terutama dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipusatkan, yang dipisahkan pemanfaatan aset milik pemerintah dan pengembangan pada layanan melalui badan layanan umum daerah terus dilakukan untuk mendanai pembangunan Provinsi Sumsel.
Gubernur Sumsel juga menambahkan efisiensi belajar selalu menjadi perhatian sehingga APBD dapat di gunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam upaya kita kesejahteraan masyarakat.
"Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah Sumsel 2022, sebagaimana tertuang dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas," tambahnya. (M10/M13)
