Bisnis.com, PEKANBARU -- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Riau menyatakan dari total jalan kewenangan provinsi yang mencapai 2.799,81 Km, sekitar 37 persennya atau sepanjang 1.036,64 km berada dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.
Kepala Dinas PUPR Riau M. Arief Setiawan mengatakan rincian kondisi di wilayahnya yaitu sepanjang 615,54 Km dalam kondisi rusak ringan, dan 421,10 Km dalam kondisi rusak berat. Sedangkan jalan dengan kondisi sedang sepanjang 326,71 Km, dan jalan dengan kondisi baik sepanjang 1.436,47 Km.
"Kondisi ruas jalan provinsi tersebut tersebar di 12 kabupaten kota se-Riau. Penyebab utama kerusakan jalan provinsi itu akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL)," ujarnya, Minggu (15/1/2023).
Menurutnya kekuatan jalan provinsi tersebut hanya mampu menahan beban maksimal 20 ton. Namun kondisinya di lapangan, beban kendaraan yang melintasi jalan provinsi itu lebih dari itu.
Selain itu, ketahanan beban jalan provinsi itu juga dihitung apabila kecepatan kendaraan minimal 60 Km/Jam. Sehingga apabila kecepatan minimal itu tidak terpenuhi, akibatnya jalan menjadi rusak.
Dia mengakui untuk anggaran perbaikan jalan provinsi yang tersedia pada saat ini tidak sebanding dengan kerusakan jalan. Untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan secara normalnya tiap tahun Riau membutuhkan anggaran sekitar Rp2,7 triliun. Sedangkan anggaran yang tersedia saat ini bisa memperbaiki kerusakan jalan sekitar 5 persen saja.
"Itu baru anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan saja. Belum termasuk peningkatan dan pembangunan ruas jalan baru. Sementara kerusakan jalan setiap tahunnya di Riau bertambah, sebab kondisi jalan setiap tahun bertambah umur, semakin berkurang pula kekuatannya," ungkapnya.
Dari data Pemerintah Provinsi Riau pada tahun ini disiapkan anggaran Rp866,04 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan kabupaten/kota se-Riau. Anggaran itu naik dari 2022 lalu yang sekitar Rp600 miliar. Dana tersebut sudah termasuk pembangunan fisik jalan, biaya konsultan pengawasan dan perencanaan.
