Bisnis.com, PEKANBARU -- Komisi IV DPR RI mendukung upaya rehabilitasi lahan kritis yang ada di Provinsi Riau dan Pulau Sumatra secara umum.
Langkah ini dinilai perlu partisipasi semua pihak agar berjalan sukses dan harapan perbaikan lingkungan dapat tercapai.
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengatakan rehabilitasi lahan kritis tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja. Menurutnya keterlibatan multipihak menjadi sangat penting untuk implementasi kerja rehabilitasi lingkungan sekitar di tingkat tapak.
"Adanya dukungan penyediaan bibit produktif dan pengelolaan persemaian di tingkat tapak melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini harus serius dijalankan agar Indonesia jaya, hutan lestari, dan masyarakat sejehtera. Lahan kritis yang ada tidak semata-mata tanggung jawab BPDAS (KLHK) saja, tetapi tanggung jawab semua pihak," ujarnya, Senin (14/11/2022).
Dia menilai masyarakat perlu berperan dalam hal keterlibatan, kemudian mengawasi dan mengingatkan jika terjadi penebangan hutan yang berdampak terhadap perubahan iklim.
Pesan ini sebelumnya telah disampaikan pada saat sosialisasi dan bimbingan teknis kegiatan KBR dan Bibit Produktif di Batu Sangkar, Tanah Datar. Acara dihadiri Kelompok Wanita tani, Kelompok KBR, Kelompok tani milenial, pendamping dan pembina KBR, tokoh masyarakat serta para pihak terkait lainnya
Dia juga menyerahkan secara simbolis pelaksanaan KBR untuk tiga kelompok masyarakat di Kab.Batu Sangkar. Diantaranya yaitu KBR Jelendo dari Nagari Gurun, KBR Vini, Vidi Vici dari Nagari Andaleh Baruh Bukik, dan KBR milenial dari Nagari Padang Laweh Malalo. Adapun jumlah bibit produktif yang dibagikan sebanyak 5.200 bibit produktif.
Bibit produktif yang dibagikan ke masyarakat adalah bibit alpukat, durian montong, lengkeng, mangga, manggis, jambu, pinang batara, sirsak, rambutan, dan lain sebagainya. Hasil dari tanaman buah ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, tanpa harus menebang pohon yang mengancam keberadaan hutan.
"Tantangan kita salah satunya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang bisa berdampak berkurangnya luasan hutan kita. Karena itulah program lingkungan yang bagus seperti KBR dan bibit produktif ini harus bisa disyukuri, dijalankan dengan baik, kedepan jumlahnya bisa ditambah lagi untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan lingkungan," kata Hermanto.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan Irpana Nur menjelaskan luas total wilayah kerjanya mencapai 10,5 jt ha dari beberapa provinsi di Sumatra, yang mencakup wilayah Riau seluas 8,9 juta ha, Sumbar 1,2 jt ha, Sumut 359.000 ha, dan Jambi 10.000 ha. Saat ini dari berbagai pusat persemaian permanen di Riau dan Sumbar, bisa menghasilkan satu juta bibit pohon yang siap dibagikan kepada masyarakat.
"Keterlibatan masyarakat dengan dukungan dari semua pihak, sangat penting bagi keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan. Seperti di Tanah Datar Sumbar, kegiatan penghijauan atau rehabilitasi juga akan berkontribusi untuk sedimentasi Danau singkarak," kata Irpana.
Dia pun mengajak masyarakat untuk ikut program menanam pohon."Minimal 25 pohon selama kita hidup untuk mitigasi dampak perubahan iklim."
