Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan inflasi Provinsi Sumatra Barat tertinggi kedua di Pulau Sumatra. Kondisi ini langsung disikapi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID) Sumbar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan sesuai pernyataan Presiden RI Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, menyampaikan bahwa Sumbar termasuk dalam lima provinsi dengan tingkat inflasi melebihi tingkat inflasi Indonesia saat ini, pada angka 4, 94 persen.
Inflasi Sumbar pada peringkat kedua yakni mencapai 8,01 persen. Sementara yang berada diperingkat pertama datang dari Provinsi Jambi yang mencapai 8,55 persen.
Sementara Bangka Belitung 7,77 persen; Riau 7,04 persen dan Aceh 6,97 persen.
"Kita tentunya menyikapi ini dengan serius. Dan sesuai arahan Presiden, tiap-tiap provinsi harus peka terhadap angka kenaikan inflasi di daerah masing-masing. Di Sumbar pun akan kita lakukan bersama langkah strategi," katanya dalam rapat bersama TPID di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Padang, Kamis (18/8/2022).
Mahyeldi menyatakan penyebab inflasi di Sumbar ini akibat kenaikan harga bahan pokok yang terjadi sejak sebelum Ramadan lalu.
Menurutnya langkah-langkah yang perlu diambil adalah menguatkan ketersediaan bahan pokok, sehingga harga bahan pokok bisa terkendali.
"Saya berencana akan menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk melakukan penanaman cabe dengan sistem penggunaan pupuk organik, dan akan melakukan bazar murah," ujarnya.
"Terkait pupuk organik, kita akan membuat kebijakan untuk memberikan insentif berupa pemberian rumah kompos dan mesin pengolah kompos kepada kelompok tani," sambung Mahyeldi.
Gubernur berharap langkah strategis ini dapat mempengaruhi keseimbangan inflasi tidak hanya pada tahun ini saja, namun berefek pada tahun 2023 yang akan datang.
"Kita harus melakukan langkah jangka panjang, disamping itu kita harus menjaga kelancaran distribusi barang-barang di Sumbar," sebutnya.
Selain itu, peningkatan produksi di beberapa komoditi seperti beras, daging ayam, telur, dan komoditi lainnya yang mempengaruhi inflasi di Sumbar, juga bakal dilakukan.
"Saya bersama TPID juga akan membahas rencananya ini lebih lanjut, sehingga bisa bergerak lebih cepat," ungkapnya.
Di kesempatan itu, Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Sumbar Wahyu Purnama A, mengatakan hal yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah menggelar bazar murah.
Menurutnya rencana itu akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 mendatang. Pada bazar itu, nantinya akan menghadirkan beberapa distributor komoditas pangan. (k56)
